Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat bersama istri, Juli Laiskodat, menyalurkan hak suara mereka dalam Pemilu 2019 di Jakarta. "Gubernur menyalurkan hak suaranya di TPS 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan," kata Juli Laiskodat kepada Media Indonesia, kemarin.
Seusai mencoblos, gubernur dan istri langsung naik pesawat kembali ke Kupang. Adapun Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mencoblos di TPS 16, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, tak jauh dari kediamannya. Setelah menyalurkan hak suara, Nae Soi kemudian mengunjungi sejumlah TPS di Kota Kupang untuk memantau proses pemunggutan suara. "Pelaksanaan pemilu sangat kondusif. Masyarakat beda pilihan tetapi bercengkerama dengan sangat akrab di TPS," katanya kepada wartawan saat berkunjung ke TPS 02 Kelurahan Naikoten.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Kupang yang sudah datang ke TPS sejak pagi. Mereka rela mengantre dengan tertib hingga mendapat giliran mencoblos.
"Saya minta saksi mengawal proses pemunggutan suara dengan baik. Bekerja dengan jujur dan lakukan tugas dengan baik," ujarnya.
Pilih caleg NasDem
Sementara itu, Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menjabat sebagai Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku memilih istrinya yang maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 karena partai istrinya itu merupakan partai koalisi yang mengusung pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 2018. "Pilih NasDem, iya istri saya," kata Bupati Garut seusai memberikan hak suaranya di TPS 10 Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat.
Ia menuturkan, istrinya, Diah Permatasari diminta Partai NasDem untuk maju menjadi caleg DPR-RI Daerah Pemilihan Kabupaten Garut, Kota/Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Rudy, perbedaan dalam partai politik merupakan hal yang wajar, apalagi Partai NasDem sebelumnya merupakan partai koalisi dalam memenangkan Pemilihan Bupati Garut pada 2018. "Dulu kan NasDem, Gerindra, PKS, partai yang mengusung kami," katanya.
Baca juga: NasDem Optimistis Raih Suara 2 Digit di Pileg
Ia mengungkapkan, meskipun dalam satu keluarga berbeda partai politik, tetap damai yang tujuannya sama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Termasuk selama tahapan pemilu di Kabupaten Garut, kata dia, berlangsung aman, lancar, dan diharapkan hingga selesai berjalan sukses. "Semuanya dalam kondisi aman, tidak ada yang dikhawatirkan," katanya.
Diah Permatasari maju sebagai caleg DPR-RI dari Partai NasDem karena ada izin langsung dari suami dan berharap bisa menjadi anggota DPR-RI untuk membawa suara warga Garut agar lebih maju dan sejahtera. "Mohon dukungannya," katanya. (PO/Ant/P-4)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved