Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
WASEKJEN Partai Golkar Christina Aryani menegaskan dukungan yang diberikan partainya bagi pasangan Jokowi-Amin pada Pemilu 2019 dilakukan dengan nyata dan penuh kerja keras."Dukungan Golkar kepada Jokowi itu sangat nyata," kata Christina saat menjadi penanggap hasil survei Indopolling Network tentang elektabilitas capres-cawapres di Jakarta, kemarin.
Christina mengatakan, dalam setiap kunjungan Jokowi keluar daerah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selalu ikut mendampingi. Terakhir dalam kampanye akbar Ma'ruf Amin di Kabupaten Bogor, Airlangga juga tampak menjadi juru kampanye.
Christina mengatakan Golkar juga memiliki organisasi relawan Jokowi bernama Golkar Jokowi yang sangat solid, militan, serta inovatif dalam melakukan kampanye. "Gojo secara aktif membantu meningkatkan elektoral Jokowi-Amin," kata caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II itu.
Dalam acara itu Christina menyatakan hasil survei yang dilakukan Indopolling Network terhadap elektabilitas capres-cawapres cukup konsisten dengan survei internal Golkar.
Baca Juga: 6.165 TPS tanpa Saksi Parpol
Berdasarkan survei Indopolling Network, elektabilitas Jokowi-Amin sebesar 57,4%, sedangkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga 32,5% dan tingkat pemilih belum menentukan pilihan sebesar 10,1%.
Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Jawa Tengah, Donny Yusgiantoro, mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 sangat menentukan aktor yang akan membuat kebijakan Indonesia di masa yang akan datang.
"Pada 17 April datanglah ke TPS, pilih dengan hati nurani untuk menentukan aktor yang akan membuat kebijakan di masa depan," kata Donny di Semarang, kemarin.
Menurut dia, suatu kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat. Ia menegaskan suatu kebijakan harus disusun dengan proses yang benar dan oleh orang-orang yang benar. Suatu kebijakan yang sudah terlanjur diimplementasikan, kata dia, akan sulit sekali untuk diubath.
Klarifikasi IPB
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryantoro menegaskan institusinya tidak pernah melakukan survei terkait calon presiden pada Pemilu 2019. Karena itu, menurut dia, hasil survei pilpres yang beredar dan mengatasnamakan FEM IPB ialah tidak benar.
Survei itu ialah buatan staf pengajar FEM IPB yang bukan mewakili institusi. "FEM IPB sebagai institusi tidak pernah melakukan survei seperti yang dilakukan oleh Saudara Jono Munandar," kata Nunung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan tindakan Jono itu tidak bisa mengatasnamakan institusi dan menjadi tanggung jawab individu bersangkutan. Nunung mengatakan bahwa tindakan bersangkutan juga pernah dilakukan pada 2014 sehingga masyarakat bisa melihat rekam jejak bahwa survei yang dilakukan saat 2014 juga tidak sesuai hasil Pilpres 2014.
"Saya tidak bisa komentar terhadap hasil survei yang bersangkutan karena bukan produk institusi. Namun, masyarakat bisa menilai rekam jejak survei sebelumnya," ujarnya.
Dalam survei yang dilakukan pada tahun ini, survei Jono menghasilkan keunggulan untuk Prabowo sebesar 48,8% dan Jokowi 41,8%.
Di Pemilu 2014, Jono pernah mengeluarkan hasil survei yang memenangkan Prabowo 47% dan Jokowi 42%. Namun, hasil itu ternyata jauh meleset. (Ant/P-3)
MA memastikan hakim yang menangani perkara korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah memenuhi syarat sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved