Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WASEKJEN Partai Golkar Christina Aryani menegaskan dukungan yang diberikan partainya bagi pasangan Jokowi-Amin pada Pemilu 2019 dilakukan dengan nyata dan penuh kerja keras."Dukungan Golkar kepada Jokowi itu sangat nyata," kata Christina saat menjadi penanggap hasil survei Indopolling Network tentang elektabilitas capres-cawapres di Jakarta, kemarin.
Christina mengatakan, dalam setiap kunjungan Jokowi keluar daerah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selalu ikut mendampingi. Terakhir dalam kampanye akbar Ma'ruf Amin di Kabupaten Bogor, Airlangga juga tampak menjadi juru kampanye.
Christina mengatakan Golkar juga memiliki organisasi relawan Jokowi bernama Golkar Jokowi yang sangat solid, militan, serta inovatif dalam melakukan kampanye. "Gojo secara aktif membantu meningkatkan elektoral Jokowi-Amin," kata caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II itu.
Dalam acara itu Christina menyatakan hasil survei yang dilakukan Indopolling Network terhadap elektabilitas capres-cawapres cukup konsisten dengan survei internal Golkar.
Baca Juga: 6.165 TPS tanpa Saksi Parpol
Berdasarkan survei Indopolling Network, elektabilitas Jokowi-Amin sebesar 57,4%, sedangkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga 32,5% dan tingkat pemilih belum menentukan pilihan sebesar 10,1%.
Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Jawa Tengah, Donny Yusgiantoro, mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 sangat menentukan aktor yang akan membuat kebijakan Indonesia di masa yang akan datang.
"Pada 17 April datanglah ke TPS, pilih dengan hati nurani untuk menentukan aktor yang akan membuat kebijakan di masa depan," kata Donny di Semarang, kemarin.
Menurut dia, suatu kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat. Ia menegaskan suatu kebijakan harus disusun dengan proses yang benar dan oleh orang-orang yang benar. Suatu kebijakan yang sudah terlanjur diimplementasikan, kata dia, akan sulit sekali untuk diubath.
Klarifikasi IPB
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryantoro menegaskan institusinya tidak pernah melakukan survei terkait calon presiden pada Pemilu 2019. Karena itu, menurut dia, hasil survei pilpres yang beredar dan mengatasnamakan FEM IPB ialah tidak benar.
Survei itu ialah buatan staf pengajar FEM IPB yang bukan mewakili institusi. "FEM IPB sebagai institusi tidak pernah melakukan survei seperti yang dilakukan oleh Saudara Jono Munandar," kata Nunung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan tindakan Jono itu tidak bisa mengatasnamakan institusi dan menjadi tanggung jawab individu bersangkutan. Nunung mengatakan bahwa tindakan bersangkutan juga pernah dilakukan pada 2014 sehingga masyarakat bisa melihat rekam jejak bahwa survei yang dilakukan saat 2014 juga tidak sesuai hasil Pilpres 2014.
"Saya tidak bisa komentar terhadap hasil survei yang bersangkutan karena bukan produk institusi. Namun, masyarakat bisa menilai rekam jejak survei sebelumnya," ujarnya.
Dalam survei yang dilakukan pada tahun ini, survei Jono menghasilkan keunggulan untuk Prabowo sebesar 48,8% dan Jokowi 41,8%.
Di Pemilu 2014, Jono pernah mengeluarkan hasil survei yang memenangkan Prabowo 47% dan Jokowi 42%. Namun, hasil itu ternyata jauh meleset. (Ant/P-3)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved