AROPI Harap Uji Materil Quick Count Pemilu Segera Dikabulkan MK

KETUA Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) Sunarto berharap majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus perkara uji materil terhadap sejumlah pasal di UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun pasal yang diuji, yakni pasal 449 ayat 2, pasal 449 (5), pasal 449 (6), pasal 509, dan pasal 540 UU yang mengatur tentang publikasi hasil hitung cepat lembaga survei, paling awal dua jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat selesai.

Sebagai pemohon uji materil, Sunarto menjelaskan mengingat hari pemilihan yang semakin dekat, maka sesegera mungkin putusan ini dapat dikabulkan. Ia melihat adanya potensi beredarnya hoaks jika pasal yang digugat tetap dipertahankan. Selain itu, juga dikhawatirkan terjadi bentrokan akibat disinformasi soal masing-masing pihak yang akan mengaku menang nantinya.

"Kalau itu dipending hanya mengumumkan dua jam setelah TPS ditutup, maka tidak ada jaminan selama itu akan terjadi lalu lintas hoaks dan simpang siur, tentang siapa yang kalah dan menang, itu cukup mengkhawatirkan. Siapa tahu keduanya pawai kemenangan dan bertemu di jalan, kita tidak mau itu terjadi," kata Sunarto, ketika ditemui usai sidang lanjutan di MK, Jakarta Pusat, Senin (8/4).

Untuk mencegah hal tersebut, maka ia mengatakan seharusnya tidak ada batas waktu minimal untuk mempublikasikan hasil hitung cepat. Sehingga, ia menilai publik langsung mendapatkan informasi soal quick count dari lembaga survei yang terverifikasi oleh KPU.

Sehingga, kata ia, mampu menekan kabar hoaks dari pihak yang tidak bertanggung jawab selama hari pemilihan.

Baca juga: Ganjar-Yasin Unggul di Berbagai Quick Count

"Maka dari itu harus kita ajukan dan supaya hakim mempertimbangkannya sebagai salah satu alasan kenapa pasal ini penting untuk diuji," kata Sunarto.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon Veri Junaidi mengatakan setelah sidang perbaikan hari ini, ia berharap setelah sidang lanjutan nantinya akan ada putusan yang lebih cepat sehingga dapat diterapkan pada hari pemilihan.

"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan yang mulia hakim MK bahwa dalam waktu dekat akan dipanggil dalam waktu dekat. Kami harap pascasidang lanjutan akan ada putusan yang lebih cepat," kata Veri.

Hakim MK Arief Hidayat mengaku memahami keinginan pemohon untuk mempercepat putusan. Ia pun memutuskan sidang akan dilanjutkan pada Kamis (11/8) dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR. (OL-7)