Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyebut ada pihak ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilihan presiden 2019.
Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf menanggapi viralnya video hoaks server KPU yang sudah diatur agar memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ada upaya mendelegitimasi KPU.
"Wah buktikan saja itu isu-isu. Ini kan' ya sudah gimana ya? Jadi ada setting kalau kalah dianggap ada kecurangan," ujar Kiai Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Kiai Ma'ruf mengatakan, jika ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan sesuai mekanisme yang ada. Tidak dengan upaya menjatuhkan kredibilitas KPU.
KPU telah melaporkan tiga akun di media sosial yang menyebarkan video berisikan hoaks atau berita bohong ke Badan Reserse Kriminal Polri. Ma'ruf mendukung pengungkapan kasus penyebar hoaks itu.
Baca juga: Jokowi-Amin Ingin Menang tanpa Bikin Gaduh
"Kalau KPU merasa direndahkan ya, itu yang lapor ya bagus. Silakan. Kalau kita sih percaya KPU ya. Masih berada di netral di jalur benar," tambah Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf menyayangkan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi KPU. Utamanya, untuk mencari 'kambing hitam', jika kalah di kontestasi Pemilu.
"Iya itulah. Ada yang ingin mendelegitimasi kalau kalah yang dipersalahkan KPU. 'Ini gara-gara KPU tidak netral' gitu kan mencari kambing hitam," tutur Kiai Ma'ruf.
Sebelumnya. beredar beberapa versi video. Satu di antara video itu, menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (RO/OL-2)
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved