Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyebut ada pihak ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilihan presiden 2019.
Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf menanggapi viralnya video hoaks server KPU yang sudah diatur agar memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ada upaya mendelegitimasi KPU.
"Wah buktikan saja itu isu-isu. Ini kan' ya sudah gimana ya? Jadi ada setting kalau kalah dianggap ada kecurangan," ujar Kiai Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Kiai Ma'ruf mengatakan, jika ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan sesuai mekanisme yang ada. Tidak dengan upaya menjatuhkan kredibilitas KPU.
KPU telah melaporkan tiga akun di media sosial yang menyebarkan video berisikan hoaks atau berita bohong ke Badan Reserse Kriminal Polri. Ma'ruf mendukung pengungkapan kasus penyebar hoaks itu.
Baca juga: Jokowi-Amin Ingin Menang tanpa Bikin Gaduh
"Kalau KPU merasa direndahkan ya, itu yang lapor ya bagus. Silakan. Kalau kita sih percaya KPU ya. Masih berada di netral di jalur benar," tambah Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf menyayangkan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi KPU. Utamanya, untuk mencari 'kambing hitam', jika kalah di kontestasi Pemilu.
"Iya itulah. Ada yang ingin mendelegitimasi kalau kalah yang dipersalahkan KPU. 'Ini gara-gara KPU tidak netral' gitu kan mencari kambing hitam," tutur Kiai Ma'ruf.
Sebelumnya. beredar beberapa versi video. Satu di antara video itu, menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (RO/OL-2)
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved