Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KAKORLANTAS Polri Irjen Refdi Andri meresmikan aplikasi Samsat Online (e-Samsat) Nasional yang terintegrasi dengan seluruh Polda di Indonesia.
Dia berharap, adanya e-Samsat Nasional bisa memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
"e-Samsat ini bukan suatu hal yang baru, tapi sudah dimulai sejak 2017 yang saat itu 7 provinsi sudah online. Dilanjutkan pada 2018, kita tambah lagi di 17 provinsi. Hari ini, sama-sama kita saksikan, e-Samsat seluruh Indonesia, nasional," kata Refdi di Korlantas Polri, Cawang, Jakarta, Kamis (4/4).
Refdi mengatakan, e-Samsat Nasional kelak akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tanpa harus ke kantor samsat.
Dia menjelaskan, e-Samsat Nasional juga bisa diakses untuk pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan jalan dan pembayaran pengesahan STNK.
Baca juga: Samsat Jakbar: 204 Kendaraan Mewah Nunggak Pajak Rp7,5 Miliar
"Ini adalah momentum yang sangat baik, karena suatu kemudahan kita yang dihadapkan pada berbagai kemajuan teknologi dan harapan masyarakat," jelasnya.
Jenderal bintang dua itu menerangkan, sistem e-Samsat Nasional akan selalu dipantau perkembangannya untuk mengetahui animo masyarakat. Meski, Refdi mengakui, masih diperlukan sosialisasi e-Samsat Nasional ke masyarakat.
"Kami harapkan kantor e-Samsat itu bisa jadi sepi, antrean panjang samsat, samsat pembantu berkurang dengan kemudahan elektronik. Ini akan dilihat berapa persennya dari tahun ke tahun, tentu akan ada peningkatan yang lebih baik lagi," tandasnya.
Peluncuran e-Samsat Nasional dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, perwakilan dari PT Jasa Raharja, PT Pos Indonesia, Bank Swasta dan Bank Nasional serta jajaran Korlantas Polri. (Medcom/OL-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Pelayanan Samsat yang selama ini digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan harus berinovasi dan mempercepat pelayanan.
Tessa enggan memerinci nama lengkap saksi itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah Kepala UPTD PPD Samsat Bengkulu Tengah Ahmad Hendy.
Dokumen yang harus disiapkan untuk membayar pajak kendaraan adalah identitas diri seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.
kerja sama Jasa Raharja dengan Kementerian Pendidikan dalam mengedukasi masyarakat serta kolaborasi dengan Korlantas Polri.
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat melapor ke 110 jika ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat mengurus pembayaran pajak di Samsat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved