Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan pihaknya mengindikasi adanya cap jempol dalam amplop serangan fajar yang dimiliki tersangka kasus anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.
"Tidak ada nomor urut, yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut. Tapi kan proses penyidikan masih bertahap," ujar Febri di Jakarta, Rabu (3/4).
KPK telah lakukan pengecekan barang bukti dengan membuka 3 kardus dan menemukan simbol berupa cap jempol di dalamnya. Namun, menurut Febri, temuan itu tidak ada sangkut paut dengan pilpres.
Baca juga: Perludem: KPU Harus Bergegas Petakan TPS Tambahan
"Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut, tapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait keperluan pemilu legislatif," jelasnya
Bowo Sidik yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (28/3), diduga membagikan uang sebanyak Rp8 miliar dan uang itu diduga suap untuk menjaring suara.
Uang dalam jumlah jumbo itu diwadahi dalam 400 ribu amplop dalam nominal Rp20.000-Rp50.000 per amplop. Selanjutnya, uang disebarkan ke Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Jawa Tengah, tempat Bowo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
"Setelah ada informasi-informasi yang lebih lengkap tentu akan kami sampaikan kepada publik. Sebab masyarakat berhak tahu," tandas Febri. (OL-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved