Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CAPRES nomor urut 01 Joko Widodo menargetkan kemenangan mutlak di Bumi Cenderawasih. Perolehan suara di Provinsi Papua ditargetkan minimal 80%, sedangkan di Provinsi Papua Barat 85%.
"Ya, melihat antusias warga Pa-pua minimal 80% suara di Papua. Ini angka feeling yah, feeling melihat antusias mereka," kata Jokowi seusai kampanye terbuka di Aimas Convention Centre (ACC) Sorong, Papua Barat, tadi malam.
Antusiasme warga Papua Barat ditunjukkan saat Jokowi baru saja tiba di Bandara Domine Eduard Osok sekitar pukul 21.35 WIT. Sepanjang jalan menuju ACC sekitar 16 kilometer, Jokowi enam kali berhenti dicegat warga. Jokowi baru tiba ke lokasi kampanye pukul 23.00 WIT.
"Dari airport sampai ke gedung ini (ACC) saya dicegat masyarakat sampai enam kali sehingga mobil harus berhenti dan kemudian menyalami rakyat yang ada di jalan," kata Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya yang sudah menunggu sejak sore.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung ihwal infrastruktur yang dibangun di Papua. Dia menyebut infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara penting untuk pertumbuhan ekonomi.
Khusus di Papua Barat, kata Jokowi, jalan penghubung antarkabupaten/kota ada yang belum tersambung. Jokowi memastikan pada 2020 seluruh jalan tersebut akan tersambung.
"Setelah tanggal 17 April nanti saya akan undang Pak Gubernur, wali kota, bupati, untuk berbicara apa yang dibutuhkan agar Papua Barat lebih maju infrastrukturnya," kata Jokowi.
Sebelum berangkat ke Sorong, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan tim kampanye daerah (TKD) dan relawan di Jayapura, tadi malam. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta masyarakat Papua menyumbang suara sebanyak 85%.
"Dalam Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK di Papua memperoleh suara 72,4% sehingga dalam pilpres kali ini minimal memperoleh 85%," ujar Jokowi.
Sementara itu, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan kampanye terbuka di Lapangan Wisangeni, Kota Tegal, Jawa Tengah, kemarin.
Dalam orasinya, Prabowo menjanjikan akan membentuk susunan para menteri antikorupsi apabila dirinya terpilih menjadi presiden.
"Semua menteri yang saya pilih untuk bersumpah dan tanda ta-ngan tidak (melakukan) korupsi," tegasnya. (Mal/JI/X-10)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved