Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN ibu di Jawa Barat siap menjaga kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019. Mereka yang tergabung dalam Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) itu akan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) mulai pencoblosan hingga penghitungan suara.
Ketua Umum Pertiwi Putri K Wardhani mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini khususnya dalam memenangkan pasangan nomor urut 01 tersebut. Mereka memastikan tidak ada kecurangan baik terhadap pasangan nomor 02 maupun kandidat yang didukung Pertiwi.
"Kami tidak ingin ada kecurangan, kami ingin menjadi saksi pemilu yang jujur, adil, dan bersih," katanya saat memimpin apel siaga kawal TPS yang dihadiri 9.000-an kader Pertiwi.
Acara itu dihadiri juga Dewan Penasihat Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ridwan Kamil (Emil).
Dalam kesempatan itu, ribuan kader Pertiwi diedukasi tentang tata cara mengawal suara di TPS. Mereka harus memahami cara mengisi data pada formulir C1 hingga pendokumentasian melalui foto.
"Perempuan tangguh Pertiwi terlibat aktif sejak awal kampanye hingga menjadi relawan pada penghitungan," katanya.
Salah seorang aktivis Pertiwi Jawa Barat, Diah Puspitasari Momon, mengatakan salah satu misi Pertiwi ialah ikut mempertahankan keberagam-an budaya dan adat istiadat lokal.
"Kami juga menjaga adat istiadat bangsa Indonesia dan menjaga pemilu yang damai," katanya.
Menurutnya, dalam sisa waktu kampanye ini anggota Pertiwi akan mendatangi langsung simpul-simpul pemilih untuk meyakinkan agar mereka memilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Akan door to door canvasing di semua tempat. Agar yang awalnya tidak kenal program-program Jokowi-Ma'ruf, jadi mau memilihnya," ujar Diah.
Saat ini di seluruh Indonesia, Pertiwi memiliki anggota sebanyak 12 ribu yang sebagian besar berada di Jawa Barat.
"Ada juga di Sumatra, Sulawesi, Bali, Jakarta, Kalimantan, dan di beberapa negara di luar negeri," imbuhnya.
Unggul di Jabar
Kang Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil--mengatakan pasangan yang didukungnya telah unggul 1% di Jawa Barat dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Angka tersebut diperolehnya dari hasil survei internal yang dilakukan pekan kemarin.
Dengan keunggulan itu, Kang Emil mengajak para pendukung pasangan nomor urut 01 untuk siap menyambut kemenangan. "Pada 2014 suara Pak Jokowi minus 20% di Jabar saja sudah unggul (di nasional). Survei minggu lalu kita menang 1%," katanya.
Dia mengatakan selisih 20% pada Pemilu Presiden 2014 di Jawa Barat setara dengan 4,5 juta suara. Dengan begitu, kini pemilih itu telah dimiliki Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kang Emil semakin optimistis kandidat yang didukungnya akan menang secara nasional.
Meskipun demikian, Kang Emil berpesan kepada sesama pendukung 01 agar tetap melakukan kerja-kerja politik untuk lebih memantapkan kemenangan. (P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved