Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA sosok calon presiden (Capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kecewa dan sudah terluka akibat fitnah dan ujaran kebencian yang selama ini dialamatkan kepada keduanya. Ungkapan atau refleksi kekecewaan dua sosok Capres itu hendaknya mendorong semua pihak mengakhiri kampanye hitam.
Kekecewaan dua sosok Capres itu terungkap dalam debat Capres sesi IV di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu malam (30/3). Prabowo mengaku tidak nyaman karena dituduh pro-khilafah. Sementara Jokowi mengaku selama ini memendam perasaan karena dia dituduh PKI.
Kendati pengakuan kedua Capres tampak semata-mata sebagai adu argumentasi dalam debat, pengakuan itu jelas-jelas memperlihatkan kekecewaan kedua sosok Capres itu. Bahkan Prabowo sampai harus mengungkap sekilas latar belakang ibu yang melahirkannya.
Fakta dari debat Capres sesi IV itu hendaknya menyadarkan semua elemen masyarakat bahwa dua sosok Capres Indonesia yang terpilih untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 mendatang sudah menjadi korban kampanye hitam bermuatan fitnah dan ujaran kebencian.
Baca juga: Hoaks Merajalela, Ketua DPR: Jangan Terlalu Percaya Tokoh Politik
Padahal, untuk menyandang status Capres, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sudah melalui berbagai tahapan proses seleksi. Sehingga, semburan fitnah yang bertujuan mencoreng citra atau kredibilitas kedua sosok capres itu sama sekali tidak masuk akal.
Bahkan, fitnah terhadap kedua Sosok Capres berpotensi merusak akal sehat. Sebab, masyarakat dicekoki pemahaman bahwa institusi negara penyelenggara Pemilu bisa meloloskan pribadi bermasalah untuk mengisi jabatan presiden.
Karena itu, kampanye hitam terhadap dua kandidat presiden RI ini harus dihentikan. Sebab, fitnah dan ujaran kebencian yang ditujukan ke pribadi Capres Joko Widodo maupun Capres Prabowo Subianto sama artinya dengan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Harap diingat bahwa kedua sosok ini tampil sebagai Capres berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved