Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan persiapan pemilu Presiden dan Legislatif serentak dinilai cukup baik. Ia membantah soal kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi yang rendah.
“Saya kira semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak ada masalah yang terlalu besar, mungkin ada kendala di daerah tertentu, logistiknya belum selesai seperti apa yang dilaksanakan, tapi pada intinya semua berjalan cukup baik,” ujarnya menanggapi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sabtu (30/3).
Ia juga menyoroti banyak berita bohong terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu hingga seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Kemudian, berita tersebut mendapat tanggapan dari pengamat asing ataupun lainnya.
“Tapi menurut saya hal itu tidak perlu, apalagi dipicu oleh informasi yang tidak benar. Jikalau di sana sini ada kekurangan, maka KPU harus cepat menyelesaikan,” katanya.
Baca juga: KPU Makassar Respons Dugaan Dukungan Petugas PPS Dukung Capres
Awal bulan Maret, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei yang menunjukkan mayoritas responden masih menaruh kepercayaan tinggi kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu untuk mampu mengawal pemilu pada 17 April 2019 mendatang, secara profesional.
“Baik terhadap KPU maupun bawaslu, kepercayaan publik kalau mereka mampu mengerjakan Pemilu serentak pertama kali ini itu cukup tinggi, angkanya hampir 80%. Itu angka yang surprising buat saya juga. Ternyata lebih tinggi dari yang saya duga,” kata Hadar.
Ia menambahkan di media sosial banyak sekali informasi tidak akurat yang menuduh seolah-olah penyelenggara pemilu berpihak untuk merencanakan kemenanangan pasangan calon tertentu.
“Ternyata, hasil survei tidak demikian,” tutupnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved