Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memulai pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang akan dimintai keterangan terkait dengan kasus suap distribusi pupuk yang menjerat anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
Meski demikian, Febri belum membeberkan kapan dan siapa saja yang akan dipanggil KPK untuk pengembangan kasus tersebut.
"Kami berencana pemeriksaan saksi akan dimulai segera pada bulan April, tapi kapan dan siapa persisnya nanti akan disampaikan," kata Febri ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Febri mengatakan pihaknya terus mendalami lebih lanjut perihal dokumen, asal usul uang yang diterima Bowo, dan pihak lain yang diduga turut mempunyai hubungan dengan Bowo.
"KPK juga akan mendalami asal usul uangnya, pertama penerimaannya, berasal dari siapa saja. Kemudian, informasi lain yang terkait dengan itu, pihak yang terkait akan kami panggil juga," kata Febri.
Ia menjelaskan pada uang sebesar Rp8 miliar dalam kardus yang diamankan KPK, satu setengah di antaranya diduga merupakan berasal dari penerimaan pertama sampai ke enam dan berasal dari pihak PT Humpuss Transportasi Kimia.
Baca juga: KPK Enggan Kaitkan Kasus Suap Bowo ke Kancah Pilpres
"Ada selisihnya sekitar Rp 6,5 M lain yang sudah diidentifikasi sumbernya dari pihak yang ada keterkaitan jabatan dengan tersangka anggota DPR RI ini," kata Febri.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menduga kasus yang menjerat Bowo merupakan fenomena gunung es dan terdapat caleg-caleg lainnya yang sudah menyiapkan uang untuk serangan fajar pada hari pencoblosan 17 April 2019 mendatang.
"Ya kalau saya melihat itu sebagai sinyal bahwa jangan-jangan ini seperti permukaan gunung es, ternyata semua orang melakukan seperti itu, begitu kan. Ini kebetulan hanya satu yang tertangkap," kata Agus.
Seperti diberitakan, KPK menangkap dan menetapkan Bowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Bowo melalui anak buahnya, Indung diduga menerima suap sekitar Rp310 juta dan US$85.130 dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.
Saat OTT, KPK menyita uang sekitar Rp8 miliar dari kantor PT Inersia. Uang dalam bentuk pecahan uang Rp20.000 dan Rp50.000 itu telah dimasukkan dalam 400.000 amplop dengan 84 kardus. Diduga uang tersebut dipersiapkan Bowo untuk serangan fajar Pemilu 2019. (OL-1)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved