Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Kabupaten Lebak Banten optimistis mampu mengantongi 70% suara pada pencoblosan Pilpres yang akan digelar pada 17 April mendatang. Hal itu disampaikan Penasihat TKD Lebak Mulyadi Jayabaya.
"Insya Allah, survei terakhir Lebak sudah 54% untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Target kami 70%. Masih ada waktu 22 hari, Insya Allah tercapai," ujar Mulyadi dalam keterangan resmi, Selasa (26/3).
Mantan Bupati Lebak itu semakin yakin karena saat ini banyak tokoh dan kiai yang sebelumnya termakan isu hoaks kini sudah mendapat informasi yang benar mengenai sosok Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Ini sejarah. Karena orang Banten belum pernah jadi cawapres. Jangankan itu, orang Banten belum pernah jadi menteri. Sekarang Pak Jokowi mengajak Kiai Ma'ruf menjadi cawapresnya. Dulu ulama dan umara hanya kata-kata, kini Pak Jokowi benar-benar menempatkan Pak Kiai sebagai cawapres," ucap Mulyadi.
Baca juga: Putih Adalah Kita, Pesan Moral Politik Kebenaran Jokowi-Amin
Dia pun menantang warga Lebak untuk berani melawan berbagai fitnah dan hoaks yang selalu berusaha diserangkan kubu lawan terhadap pasangan nomor urut 01.
Dia mencontohkan hoaks yang menyatakan bahwa jika Jokowi-Amin menang Kementerian Agama akan dihapus.
"Itu fitnah, mari kita lawan. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Di Lebak ini target kemenangan adalah 70% dan orang Lebak harus memilih Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Mulyadi.
"Menang ini jangan hanya jadi kata-kata, harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Maka kita harus kerja memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Jangan sekedar kata-kata. Itu dusta namanya," pungkasnya. (OL-2)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."
Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved