Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye terbuka dengan menyampaikan hal-hal yang menyeramkan.
Selain itu, Ma'ruf juga berpesan agar semua kontestan tidak menyampaikan hoaks atau ujaran kebencian dalam kampanye terbuka.
"Kampanye jangan seram-seram kita ini kontestasi bukan perang. Makanya isu isu yang seperti fitnah, seperti orang yang mau perang saya kira itu dihindari," ujar Ma'ruf saat akan berangkat menghadiri Tabligh Akbar di Lebak dari kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Sebelumnya diberitakan bahwa Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kampanye terbuka yang dilakukan pihaknya berintikan pesta demokrasi yang mendorong kegembiraan.
Karena itu, model kampanye Jokowi-Amin adalah kampanye dengan memakai pesta budaya dan karnaval.
"Karena kan memang pesta demokrasi. Masa kita kampanye harus seram-seram?" kata Jokowi kepada wartawan usai kampanye di Lapangan Maulana Yusuf, Kota Serang, Minggu (24/3).
Merespons ajakan itu, Ma'ruf berharap agar masyakat tetap menjaga kedamaian pada saat pencoblosan yang akan digelar pada 17 April mendatang.
Baca juga : Saat Safari ke Lebak, Ma'ruf Perkenalkan Hologram Jokowi-Amin
Karena itu, dia meminta agar lawan politiknya tidak melakukan provokasi kepada masyarakat.
"Jangan kita diprovokasi seperti perang, sering dalam pidato saya bahwa Pilpres bukan perang tapi kontestasi. Tidak boleh merusak kesatuan kita, persaudaraan kita sesama bangsa," ucap Mantan Rais Aam PBNU ini.
Menurut Ma'ruf, pada prinsipnya sah-sah saja jika ingin memperoleh kemenangan di Pilpres 2019, asalkan tidak memecah keutuhan bangsa. Karena itu, dia mengajak kepada semua kontestan untuk fokus menyampaikan gagasannya saja kepada masyarakat.
"Karena itu jangan menggunakan cara yang bisa memecah bangsa. Tapi masing-masing menyampaikan program, mengajak rakyat untuk memilih. Kita masing- masing kita tawarkan program-program kita ke depan juga, tentu juga jejak kita pada masa yang lalu," kata Ma'ruf.
Dengan maraknya hoaks dan fitnah, Ma'ruf dan Jokowi kini juga sudah menyatakan bahwa akan melawannya. Karena, menurut Ma'ruf, jika hoaks tidak dilawan akan semakin banyak masyarakat yang terprovokasi.
"Sebab kalau tidak (dilawan) akan banyak orang terprovokasi. Pak Jokowi juga sudah mulai mengatakan ‘saya sekarang melawan’. Memang kita harus melawan, kemudian jangan rakyat terprovokasi dengan orang-orang yang mempengaruhi untuk tidak ke TPS ," jelas Ma'ruf. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved