Politik Dan Hukum

KY Masih Pelajari Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Kasus Tom Lembong

KOMISI Yudisial (KY) menyatakan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terkait jalannya sidang kasus impor gula dan vonis 4,5 tahun yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Pakar Hukum: Kriminalisasi Tom Lembong Tanda Penegakan Hukum Alami Kemerosotan

PAKAR Hukum Pidana UMY, M. Endriyo Susila mengatakan penegakan hukum di Indonesia khususnya pemberantasan korupsi, sedang mengalami kemerosotan. Vonis Tom Lembong

Pakar: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tentukan Titik Pijak Jeda Pemilu Nasional dan Lokal

Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.

Wamendagri: Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Ganggu Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.

Pengamat: Pengakuan Alumni UGM tak Selesaikan Polemik Ijazah Jokowi

pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.

Pemilu Lokal dan Nasional, Titi Usulkan Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Diperpanjang

Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional

Pakar Hukum: Komisi Kejaksaan Tebang Pilih dan Kompromis pada Kasus Tom Lembong

Komjak menilai tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan dalam perkara korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Pernyataan Komjak disayangkan

Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota KKB di Yahukimo

Anggota KKB itu mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang dilakukan tanggal 30 Januari lalu terhadap La Jahari di kawasan jalan Gunung, Yahukimo.

Kejagung: Jurist Tan Masuk dalam Red Notice Interpol Jika Kembali Mangkir

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pihaknya masih terus mendalami dan mencari keberadaan Jurist Tan dari berbagai sumber. 

Wamen Hukum Bantah Ada Pelemahan Fungsi KPK dalam Revisi KUHAP

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP

Prabowo Siapkan 82 Profesional Muda isi Posisi Strategis

Presiden Prabowo menggelar pertemuan khusus dengan 82 profesional muda Indonesia di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/7).

Jokowi: Pembimbing Skripsi Prof. Achmad Sumitro, Penguji Prof. Sofyan

Jokowi juga tetap mengakui bahwa Ir. Kasmujo juga pembimbingnya.

Pengamat: Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara tak Berpengaruh pada PDIP

 vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.

Vonis 3,5 Tahun Hasto Kristiyanto Jadi Antiklimaks

Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya. 

Survei: Elektabilitas Gerindra dan PAN Melonjak di Jawa Timur, Efek Prabowo Masih Kuat

THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur. 

ICW Sebut Hasto Lolos Kasus Perintangan karena Ada Kelemahan Pasal

Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.

ICW tak Sepakat Vonis Hasto Diringankan karena Mengabdi ke Negara

Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.

Forkopimda Diminta Evaluasi Kinerja Satgas Terpadu Ormas

Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.

Persentase Kuota Haji Sengaja Diubah Buat Dikorupsi

KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Seskab Teddy Nilai Kementerian Imipas Komitmen Beri Pelayanan Cepat dan Transparan

Layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat dan transparan itu dapat dicapai karena pegawai yang mencapai lebih dari 65 ribu orang.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia