Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengkritik pernyataan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin, yang menyebut adanya upaya delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu, yang dianggapnya sebagai bentuk kekerasan terhadap pemilu. Menurutnya, delegitimasi tersebut berasal dari pihak penyelenggara pemilu itu sendiri, bukan dari pihak luar.
"Sebenarnya yang mau mendeligitimasi pemilu siapa, publik atau KPU? Uang ada di mereka, publik itu hanya jadi penonton, dan kalau bisa jadi penonton yang baik. Kalau anda bersuara macam-macam, anda punya potensi mendeligitemasi", ujarnya dalam sebuah diskusi di bilangan Gambir, Kamis (14/3).
Baca juga: Ketua DPR Minta Dewan Pengawas Terorisme Segera Dibentuk
August berpendapat, bahwa banyak hal yang sebenarnya dipertanyakan oleh publik terkait dengan aspek profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemilu tetapi tidak mampu dijawab, atau malah justru secara tidak bertanggung jawab menuding pihak luar mendelegitimasinya.
Hal tersebut, menurut August, menyebabkan delegitimasi berasal dari pihak penyelenggara pemilu itu sendiri.
"Kalau kita taruh logikanya, sebenarnya kinerja mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, itulah yang sebenarnya punya potensi mendeligitemasi pemilu", pungkas August.
Pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menambahkan perihal deligitimasi yang kerap dikemukakan oleh pihak penyelenggara pemilu.
"Dengan situasi pemilu yang ketat seperti sekarang, persaingannya begitu sengit, penuh dengan emosi, yang kecil itu pun bisa dibesarkan", ujar aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut.
Menurut Ray, pihak penyelenggara pemilu harus lebih meningkatkan kinerjanya, agar sedapat mungkin menggugurkan usaha-usaha delegitimasi yang mungkin dilancarkan kepada pihaknya.
"Oleh karena itu, kita meminta kepada KPU hati-hati ya, anda harus betul-betul menutup celah dan peluang bagi kemungkinan masalah kecil itu dijadikan bara", tegas Ray. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved