Bawaslu: Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Juga Bentuk Kekerasan

KEKERASAN pemilu tidak hanya dapat menyerang individu, namun juga pihak penyelenggara pemilu. Kekerasan yang dimaksud adalah dalam konteks menjalankan kewenangan, yang mana berusaha untuk mendeligitemasi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, pihak penyelenggara pemilu kerap menjadi tertuduh dalam berita-berita bohong atau hoaks yang beredar seputar pemilu.

Baca juga: Punya Survei Internal, Prabowo: Kita Belum Mau Umumkan

"Ada informasi yang salah, seakan-akan kami dituduh tidak netral pada saat melakukan pekerjaan penyelenggaraan-penyelenggaraan. Padahal itu adalah informasi yang tidak benar yang kemudian dipahami orang yang tidak mengklarifikasi seakan-seakan informasi itu benar", ujar Afif yang hadir pada diskusi di Gedung Bawaslu, Rabu (13/3).

Menurut Afif, hal tersebut merupakan bagian dari kekerasan halus atau non fisik. Kekerasan tersebut berbentuk intimidasi-intimidasi atas sesuatu yang tidak dilakukan, namun diberitakan seakan-akan dilakukan.

"Bagian dari kekerasan halus untuk melakukan kesimpangsiuran pemberitaan di publik, itu kekerasan sebenarnya, kekerasan yang halus terhadap kami", ujarnya.

Baca juga: Densus 88 Berhasil Ledakkan Bom di Sibolga

Selain serangan deligitemasi dalam bentuk kekerasan halus, seperti hoaks yang kian dilancarkan pada pihak penyelenggara pemilu, Afif mengaku bahwa pihaknya juga kerap menerima kekerasan fisik pada saat penyelenggaraan pemilu atau pada saat melakukan tugas pengawasan.

Meskipun demikian, Afif mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin mendramatisir atau berlarut perihal kejadian tersebut. Menurutnya, lebih baik hal itu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera diproses. (OL-6)