Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut ada pihak yang terus-menerus mengembangkan kebohongan atau hoaks terkait isu pemilu. Misalnya, soal isu tujuh kontainer surat suara, yang paling menyita perhatian publik.
"Ada kebohongan yang terus menerus direproduksi, dalam politik itu kadang-kadang akan bisa jadi kebenaran. Itu betul nyata. kebohongan yang selama ini sudah kita buktikan bahwa itu bohong, tetap saja ada yang meyakini karena upaya mereproduksinya terus menerus," jelasnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (12/3).
Menurut Pramono, penyebaran hoaks di masyarakat melalui mulut ke mulut dan media sosial.
"Soal hoaks tadi kan di masyarakat akar rumput kita juga menyebar melalui grup whatsapp, perbincangan di warung kopi. Untuk itu, KPU harus terus semakin transparan, menjelaskan (informasi yang benar), lalu dalam batas tertentu harus mengambil langkah hukum. Itu bagian yang harus terus dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu: Medsos Berkontribusi Besar Sebarkan Hoaks
Selain peran penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi hoaks, para elite politik diimbau bertanggung jawab memberikan pendidikan politik yang baik dan benar ke masyarakat. Bukan malah melakukan disinformasi ke publik sehingga publik tersesatkan.
"Sebagai elite politik itu punya tanggung jawab untuk pendidikan politik untuk memperlihatkan kenegarawanan mereka. Jangan malah ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah itu, bagian dari tanggung jawab sebagai elite," ucap Pramono.
"Jadi kedudukan, posisi elitenya itu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi yang benar. Pilihan boleh berbeda, silakan dan itu wajar sekali. Tetapi, harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk mendidik masyarakat kita dengan informasi-informasi yang valid dan akurat," tandasnya.(OL-5)
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved