Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan jalan tol terpanjang di Indonesia yang berada di wilayah Lampung dan menghubungkan Bakauheni-Terbanggi Besar (Segmen SS Bakauheni - SS Lematang dan Segmen SS Kotabaru - Terbanggi Besar) untuk menggerakkan perekonomian daerah.
"Iya tol terpanjang yang pernah kami resmikan karena memang ini panjang sekali sampai Terbanggi Besar," kata Presiden Jokowi usai peresmian di gerbang tol Natar, Lampung Selatan, Jumat (8/3).
Total panjang jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang dibangun yakni 140,9 kilometer. Menurut Presiden, pada Juni 2019, diharapkan telah terbangun hingga Palembang, Sumatra Selatan dengan total panjang sekitar 350 kilometer.
Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan jalan tol diharapkan dapat memicu investasi yang berkaitan dengan jalan tol.
"Ini yang kita koneksikan misalnya seperti di Lampung, pak Gubernur merancang Kawasan Ekonomi Khusus yang menarik, yang memberikan kecepatan, memberikan fasilitas-fasilitas kepada investor sehingga tertarik masuk ke sini dan membuka lapangan pekerjaan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga: Di Lampung, Presiden Resmikan Proyek Infrastruktur
Kondisi jalan di tol Bakauheni-Terbanggi Besar dilapisi beton. Sejumlah rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan pun telah terpasang di beberapa titik. Pemandangan di sisi jalan tol tersebut yakni perkebunan dan persawahan hijau. Dengan tol itu, masyarakat dapat menempuh rute dari Bakauheni ke Terbanggi Besar maupun sebaliknya selama sekitar 90 menit dalam kondisi lancar.
Jika menggunakan jalan nasional, masyarakat biasanya membutuhkan waktu selama 4-5 jam untuk menempuh rute itu. Selain jalan tol, Kepala Negara juga meresmikan terminal dan dermaga eksekutif Merak dan Bakauheni.
Sejumlah pejabat yang turut dalam peresmian itu yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Lampung Ridho Ficardo.(OL-5)
PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Tol Kutepat) di Sumatra Utara mempercepat pembangunan jalan tol tersebut.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan tol dalam menghadapi periode mudik Lebaran 2026
MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah jangan hanya terpaku pada jalan tol saat arus mudik Lebaran 2026. Perbaikan jalan arteri yang layak dapat menjadi alternatif.
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.
Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A Purwantono memprediksi ada 1,6 juta kendaraan meninggalkan dan memasuki wilayah Jabotabek melalui Jalan Tol Jasa Marga di libur Imlek 2026.
Menjelang periode mobilitas tinggi pada arus mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) terus memacu pengerjaan pemeliharaan rutin di Ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved