Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BAK petir menyambar di siang bolong. Itulah yang dirasakan partai besut-an Susilo Bambang Yudhoyono saat melihat kadernya yang menjabat Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, ditangkap polisi karena diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu.
“Kami juga sangat terkejut seperti halilintar di siang bolong,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, kemarin.
Penangkapan Andi Arief sangat disayangkan sejumlah kalangan. Pasalnya, elite partai politik seha-rusnya berada di garis depan perang melawan narkoba karena penyalahgunaan barang laknat itu merupakan kejahatan luar biasa di Tanah Air, seperti halnya korupsi dan terorisme.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) Ashar Suryobroto. “Sangat disayangkan karena saat ini kondisi tengah darurat narkoba dengan 30 hingga 40 orang meninggal per harinya. Tentu (kasus AA) menjadi contoh yang tidak elok karena dia (Andi Arief) adalah public figure, seorang politikus,” kata Ashar saat dihubungi, tadi malam.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal M Iqbal membenarkan kabar yang beredar bahwa mantan staf khusus presiden era pemerintahan SBY, Andi Arief, ditangkap di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/3), dalam kasus narkoba.
Namun, Iqbal membantah informasi bahwa Andi ditangkap bersama seorang perempuan saat digerebek. Setelah dilakukan tes urine, mantan aktivis mahasiswa itu dinyatakan positif menggunakan sabu.
“Positif mengandung metamphetamine atau jenis narkoba yang biasa disebut sabu,” ungkap iqbal saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Pihak kepolisian juga mengungkapkan hingga saat ini belum menemukan bukti-bukti bahwa Andi Arief berkolerasi dengan kelompok atau mafia pengedar narkoba.
“Sampai saat ini diduga kuat saudara AA hanya sebatas pengguna.”
Jika dipastikan tidak terlibat peredaran narkoba, Andi Arief bisa dianggap korban.
“Mungkin direhab karena dia korban,” tukas Iqbal seraya menepis dugaan bahwa Andi Arief dijebak.
Polisi menyita seperangkat alat untuk menggunakan sabu di TKP, tapi tidak menemukan sabu. Hingga kemarin, status Andi Arief masih terperiksa.
Sense of crisis
Pakar hukum pidana Unversitas Trisakti, Abdul Fickar, mengatakan permasalahan narkoba sudah benar-benar darurat.
“Dulu kebijakan eksekusi mati para terpidana narkotika oleh Presiden Jokowi mendapat sambutan yang baik, sayang kemudian dihentikan (karena banyak penolakan), dan ini menjadi indikator sence of crisis terhadap narkotika menurun, padahal narkotika akan menghancurkan generasi muda. termasuk politisi muda,” kata Fickar.
Menurutnya, tugas memerangi narkoba ialah tugas bersama, termasuk partai politik. Dia mendukung tindakan represif penegak hukum. “Harus ada penegakan hukum yang tegas dan hukuman yang maksimal,” tandasnya.
Selain itu, kata dia, tindakan preventif berupa kampanye tentang bahaya narkoba harus terus digalakkan, terutama kepada kalangan milenial.
Sekjen Granat, Ashar Suryobroto, mengharapkan kasus Andi Arief bisa mengungkap keterlibatan pihak lain. Namun, ia tidak setuju bila Andi Arief dianggap korban.
“Dugaan saya, di umur dia saat ini, mungkin tidak lagi menjadi korban. Dengan bukti yang ditemukan polisi, diduga dia pemain lama. Korban yang butuh rehabilitasi itu seperti remaja yang baru atau dipaksa untuk konsumsi,” tukas jenderal purnawirawan bintang satu itu.
Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menghormati proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.
“Saat ini kami belum bisa sampaikan apa pun karena kami harus mendalami dulu peristiwanya dan kami harus bertemu Andi Arief,” ujarnya, kemarin. (Ins/X-4)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan Kapolres Bima Kota nonaktif Didik Putra Kuncoro dalam kasus kepemilikan narkoba.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dengan total berat 9,4 kilogram di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Militer AS melakukan serangan mematikan terhadap kapal yang diduga milik kartel narkoba di Pasifik Timur. Operasi "Southern Spear" kini menuai kecaman terkait legalitas hukum.
Hubungan AS-Kolombia memasuki babak baru. Presiden Gustavo Petro dan Donald Trump bertemu di Gedung Putih untuk mengakhiri setahun konflik diplomatik dan sanksi.
Seluruh pihak yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved