Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai deklarasi keluarga Uno di Gorontalo yang mendukung pasangan nomor urut 01 bisa meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut 01.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, dukungan tersebut tentu menjadi angin segar untuk pasangan Jokowi-Amin. Padahal salah satu keturunan Uno, Sandiaga Salahuddin Uno tengah bersaing sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
"Orang akan berpikir bahwa keluarga Pak Uno saja mendukung Pak Jokowi, apalagi kita,” kata Karding saat dihubungi, Jum’at (1/3). TKN juga mengapresiasi dukungan keluarga Uno. Tentunya, dukungan itu menjadi amunisi baru khususnya di Gorontalo.
Karding menambahkan, dukungan keluarga Uno itu bukan didasari aji mumpung, atau memanfaatkan situasi. Namun, lebih melihat kinerja Jokowi di Gorontalo.
Baca juga: Sandiaga Akui tidak Didukung Keluarga Uno
Banyak pembangunan yang dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan tersebut antara lain adalah Gorontalo Outer Ring Road, bendungan Bulango Hulu, dan elektrifikasi.
"Mendukung Pak Jokowi, karena Pak Jokowi banyak memperhatikan, dan telah banyak yang dilakukan Pak Jokowi untuk masyarakat Gorontalo," kata Karding.
Sebelumnya saat silaturahim Tim Kampanye Daerah dengan Jokowi pada Kamis malam (28/2) kerabat Cawapres 02 Sandiaga Uno, Rudi Hartono Uno, menyampaikan dukungannya kepada Jokowi. Ia mengapresiasi kinerja Presiden petahana itu saat memimpin Indonesia selama hampir lima tahun. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved