Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perlu adanya keseragaman pandangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk sama-sama memerangi hoaks.
"Hoaks kalau kita diamkan akan berkembang menjadi masalah sosial. Karena itu kita harus punya pandangan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat untuk sama-sama memerangi hoaks," kata Agus di Jakarta, Kamis (28/2).
Agus mengatakan hal tersebut usai memberikan pengarahan pada acara sinergi pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 yang dihadiri perwakilan pilar sosial se-DKI Jakarta, antara lain Tagana, Karang Taruna, TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Sebelumnya para pilar sosial tersebut membacakan deklarasi antihoaks dan perwakilan tiap pilar sosial menandatangani deklarasi yang disaksikan dan turut ditandatangani Agus.
Agus yakin dan percaya atas kemampuan pilar-pilar sosial dalam memerangi hoaks karena diyakini mereka mempunyai kapasitas dan intelektualitas yang baik.
Baca juga: TKD Jabar: Titik Rawan Hoaks di Priangan Timur dan Barat
"Saya terima kasih kepada pilar sosial yang sudah mendeklarasikan diri dalam memerangi hoaks. Ini penting karena kalau kita diamkan sangat berbahaya, bisa jadi potensi PMKS, jadi potensi masalah sosial yang ada di masyarakat," ucap dia.
Ia juga mengingatkan pilar-pilar sosial yang merupakan mitra Kemensos perlu menjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan jejaring pilar sosial lainnya.
"Karena itu saya minta pilar sosial untuk selalu menjalin kerja sama yang baik dan erat dengan pemda dimana bertugas, juga dengan LSM dan pihak swasta lainnya," kata Agus. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved