Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut program tiga kartu yang dicanangkan Joko Widodo melengkapi program kartu selama ini.
Ia meyakini Jokowi bisa mewujudkan cita-cita Indonesia maju .
"Kenapa itu tidak disekaliguskan karena harus bertahap. Pelaksanaannya, mengaplikasikannya, mesti secara tepat," kata Amin di sela safari di Kuningan, Jawa Barat, kemarin.
Amin menilai program kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan program keluarga harapan (PKH) hampir sempurna. Sederet program itu bisa menjadi fondasi membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.
"Indonesia maju itu kuncinya pada SDM. Manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia," ungkapnya.
Amin meyakini Jokowi berkomitmen membangun serta melindungi jiwa dan raga masyarakat Indonesia. Perlindungan diberikan dari kandungan hingga liang lahad.
"Semua dalam rangka ingin membuat Indonesia maju," kata Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Ia juga meyakini, anggaran bukan masalah dalam mewujudkan program itu. Terlebih, pemerintah sudah punya pengalaman dalam menjalankan program itu dan tantangan yang dihadapinya.
Seperti diketahui, Jokowi mengeluarkan tiga program 'kartu sakti' yang akan dijalankan pemerintahan bila terpilih di periode kedua. Ketiga kartu itu ialah kartu sembako, kartu Indonesia pintar kuliah, dan kartu prakerja.
Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf menambahkan problem yang dihadapi para pencari baru ialah adanya ketidaksesuaian antara skill yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dan kebutuhan industri.
"Dengan adanya kartu prakerja ini di-match-kan antara kebutuhan industri dan skill yang diperoleh saat menempuh pendidikan," kata Syarkawi.
Syarkawi mengakui sebelumnya pendidikan belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dan apa yang dilakukan dunia pendidikan.
"Nah, kartu prakerja itu menjadi solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0.''
Dengan adanya kartu prakerja diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat. Kartu prakerja ini juga merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia guna bersiap memasuki era bonus demografi.
Kelanjutan program
Sebelumnya, Jokowi kembali meluncurkan tiga kartu pada Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Minggu (24/2). Kartu sakti terbaru itu akan diterapkan petahana jika menang pada Pemilu 2019.
Tiga kartu sakti itu ialah kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu prakerja untuk pendidikan vokasi.
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Aria Bima menilai ketiga kartu sakti baru di atas merupakan kelanjutan dari program Pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing masyarakat.
"Ini tak lepas dari narasi besar agar Indonesia berdaya saing karena membangun Indonesia yang lebih produktif," kata Aria. (Ins/Mal/Pol/P-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved