Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KIAI kampung dari kota/kabupaten Tasikmalaya mendeklarasikan pemenangan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh Maimun Zubair alias Mbah Moen di Kota Tasikmalaya.
Deklarasi yang dilakukannya untuk mendukung pasangan calon Jokowi-Amin tanpa hoaks karena pasangan tersebut diyakini mampu dan bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia.
Presiden Jokowi selama ini berhasil melakukan kerja nyata dan terbuka melalui program demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
"Program yang dilakukan Jokowi selama 4,5 tahun bersama Jusuf Kalla sangat dirasakan masyarakat melalui berbagai program," kata Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.
Ketua Majelis Syariah sebagai pimpinan Ponpres Al-Anwar Sarang Maimun Zubair pun mengajak agar semua kiai kampung kota/kabupaten di Jawa Barat untuk memilih Jokowi-Amin. Pasangan itu akan memberikan kesejukan, kedamaian, dan ketenteraman bagi masyarakat agar tidak ada perpecahan, penyebar hoaks, dan lainnya.
"Mereka sudah ideal untuk kembali lagi memimpin bangsa Indonesia supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian," ujarnya.
Palembang
Dari Palembang, Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Kota Palembang meyakini, pasangan Jokowi-Amin akan menang di atas 60%. Ketua TKD KIK Kota Palembang, Darmawan, mengatakan target kemenangan tersebut sudah tentu akan tercapai.
"Mengingat saat ini seluruh kader partai pendukung dan relawan telah bergerak untuk memenangi pasangan Jokowi-Amin. Kami yakin targetnya 60% suara untuk Jokowi-Amin,'' jelasnya.
Menurutnya, indikator kemenangan itu disebabkan semua pihak sudah bergerak bersama relawan di bawah komando 10 partai pengusung. Diakuinya, semua bersinergi dan diyakini akan menjadi indikator untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas, maupun persentase yang betul-betul memenangkan Jokowi-Amin.
Demi memenangkan hal itu, pihaknya juga tengah menggencarkan Program Ketuk Pintu yang merupakan komando dari TKN Pusat.
Di Surakarta, relawan Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) Jokowi mendirikan Posko dan Kampung Sekabel Jokowi di berbagai daerah di Pulau Jawa untuk memudahkan komunikasi dan sosialisasi dalam upayanya memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Seusai deklarasi Sekabel Jokowi di Tjolomadoe (3/2), pengurus turun ke daerah. Pengusaha memberikan sambutan luar biasa. Mereka membantu membuatkan posko untuk memudahkan komunikasi dan sosialisasi," jelas Jubir Sekabel Jokowi, Begog Joko Winarso. (WJ/DW/P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved