Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI sekaligus calon anggota legislatif (caleg) NasDem Wanda Hamidah menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengumukan nama-nama caleg mantan narapidana korupsi hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat semakin memiliki informasi yang cukup tentang calon wakil mereka di tingkat legislatif.
"Pada 17 April ini nanti dari satu lembar kertas suara kan ada ratusan nama caleg terutama DPR-RI dan DPRD, masyarkat perlu tahu mana saja yang caleg mantan napi korupsi," ujar Wanda saat menjadi narasumber dalam acara taklshow #ngopitalk yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/2).
Wanda melanjutkan, masyarakat perlu tahu mana saja partai-partai yang masih mencalonkan caleg mantan napi korupsi.
Baca juga : Pertahankan Caleg Eks Koruptor, Parpol Makin Tak Sensitif
Perlu diingat bahwa partai yang masih mencalonkan caleg mantan napi korupsi dapat dikatakan memiliki integritas yang kecil terhadap tindakan pencegahan korupsi.
"Saya bersyukur berada di partai NasDem yang tidak mau menyakiti hati rakyat. NasDem sangat mendukung upaya setiap badan yang ingin mencegah korupsi baik itu KPK maupun KPU," tuturnya.
Konsitensi NasDem dalam mendukung pemerintahan yang bersih dikatakan oleh Wanda dilakukan dengan cara tidak menerapkan politik mahar.
Setiap caleg maupun kandidat kepala daerah yang mencalonkan diri melalui NasDem dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya mahar yang dapat membebani caleg.
"NasDem juga sama sekali tidak mencalonkan caleg yang berstatus mantan napi korupsi. Partai memiliki kewajiban memliki screening kader yang baik selaku calon pemimpin," tutur Wanda. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved