Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
POLITISI sekaligus calon anggota legislatif (caleg) NasDem Wanda Hamidah menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengumukan nama-nama caleg mantan narapidana korupsi hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat semakin memiliki informasi yang cukup tentang calon wakil mereka di tingkat legislatif.
"Pada 17 April ini nanti dari satu lembar kertas suara kan ada ratusan nama caleg terutama DPR-RI dan DPRD, masyarkat perlu tahu mana saja yang caleg mantan napi korupsi," ujar Wanda saat menjadi narasumber dalam acara taklshow #ngopitalk yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/2).
Wanda melanjutkan, masyarakat perlu tahu mana saja partai-partai yang masih mencalonkan caleg mantan napi korupsi.
Baca juga : Pertahankan Caleg Eks Koruptor, Parpol Makin Tak Sensitif
Perlu diingat bahwa partai yang masih mencalonkan caleg mantan napi korupsi dapat dikatakan memiliki integritas yang kecil terhadap tindakan pencegahan korupsi.
"Saya bersyukur berada di partai NasDem yang tidak mau menyakiti hati rakyat. NasDem sangat mendukung upaya setiap badan yang ingin mencegah korupsi baik itu KPK maupun KPU," tuturnya.
Konsitensi NasDem dalam mendukung pemerintahan yang bersih dikatakan oleh Wanda dilakukan dengan cara tidak menerapkan politik mahar.
Setiap caleg maupun kandidat kepala daerah yang mencalonkan diri melalui NasDem dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya mahar yang dapat membebani caleg.
"NasDem juga sama sekali tidak mencalonkan caleg yang berstatus mantan napi korupsi. Partai memiliki kewajiban memliki screening kader yang baik selaku calon pemimpin," tutur Wanda. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved