Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BIRO Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Nur Syarifah menjelaskan alasan pihaknya hanya menyediakan dua template untuk penyandang disabilitas tunanetra, yakni template braile untuk Pilpres dan DPD RI.
"Untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota, jumlahnya banyak. Ada 16 partai. DPR RI ada 80 dapil, DPRD provinsi sekitar 272. Kemudian DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia ada 2207 dapil, berarti harus ada template sebanyak itu. Itu kali jumlah tps, ada sekitar 809.500 TPS, maka menjadi angka yang besar sekali dari sisi anggaran," jelas Nur Syarifah usai acara 'Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2019' di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Salemba Raya, Jakarta, Kamis (14/2).
Nur menambahkan persoalan tidak adanya template DPR RI dan DPRD karena anggaran, tidak boleh dijadikan halangan bagi pemilih disabilitas.
"Makanya diberikan fasilitas pendampingan. Pendampingnya paling satu orang. Dia bisa menghantarkan saja ke bilik, pemilihnya mencoblos sendiri. Atau dia bisa masuk ke bilik mencobloskan, terutama untuk tunanetra," ungkap Nur.
Baca juga: Delapan Menit Pemilih Penyandang Tuna Netra di Bilik Suara
KPU menurut Nur memastikan pendamping yang disediakan panitia TPS tidak akan menyalahkan kewenangannya untuk membocorkan pilihan dari pemilih disabilitas tunanetra.
"Ada formulir pendampingan. Di situ bahkan ada pidananya kalau dia membocorkan pilihan si penyandang disabilitas," imbuhnya.
Selain pendamping dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), bisa juga berasal dari keluarga pemilih itu sendiri. Ia menuturkan soal template sudah diproduksi bersamaan dengan surat suara.
"Logistik kan bersamaan. Karena itu menyangkut surat suara, dan surat suara sudah dalam proses produksi, pengepakan dan dididistribusikan. Template juga berbarengan dengan surat suara," tandas Nur.
Diketahui data jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilih penyandang disabilitas untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 dengan uraian sebagai berikut, tunadaksa 83.182, tunanetra 166.364, tunarungu 249.546, tunagrahita 332.728, disabilitas lainnya 415.910.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved