Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo telah meneken Keppres Nomor 3 Tahun 2019 yang berisi pembatalan remisi terhadap I Nyoman Susrama, dalang pembunuhan jurnalis Radar Bali, Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa pada 2009.
Keppres itu diteken Jokowi pada Jumat (8/2). Beleid tersebut menilai pemberian remisi melemahkan prinsip kebebasan pers serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
"Terdapat keberatan dari berbagai unsur masyarakat dan keluarga korban yang memandang pemberian remisi dimaksud melemahkan prinsip kebebasan pers bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat," bunyi keppres tersebut.
Pemberian remisi terhadap Susrama bersama ratusan narapidana lain tertuang dalam Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Keppres itu diterbitkan pada 7 Desember 2018.
Baca juga : Di Hari Pers, Presiden Batalkan Remisi Pembunuh Jurnalis Bali
Di dalamnya, adik mantan Bupati Bangli periode 2000-2010 I Nengah Arnawa itu sebelumnya dipidana penjara seumur hidup, lantas dipotong masa tahanannya menjadi tinggal 20 tahun.
Aksi kecaman terhadap remisi kepada pembunuh jurnalis dilakukan oleh rekan-rekan sejawat di beberapa daerah, antara lain Jakarta, Bandar Lampung, Yogyakarta, Denpasar, Pekanbaru, dan Surabaya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut kebijakan tersebut diambil Presiden setelah mendengar berbagai masukan sebelum mencabut remisi.
"Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana," ujar Moeldoko. (OL-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Acara kick-off ini turut dimeriahkan dengan kegiatan jalan santai, pertunjukan budaya, pembagian doorprize, serta penggalangan donasi kemanusiaan melalui PWI Peduli untuk korban bencana
YAYASAN Peduli Kesehatan dan Pers Indonesia resmi didirikan bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Minggu, 9 Februari 2025, di area Cagar Budaya Jakarta Weltevreden, Pasar Baru.
Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
BERTEPATAN dengan Hari Pers Nasional, belasan kontributor dari saluran televisi nasional TVRI, justru harus menelan pil pahit karena diberhentikan dari pekerjaannya.
Hari Pers Nasional Komnas Perempuan menekankan pentingnya perlindungan dan jaminan ruang aman bagi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan ada usaha para pemodal besar menguasai media untuk mengendalikan opini rakyat. Ia mengingatkan bahaya saat pemodal besar kuasai media
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved