Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden Joko Widodo menjamin netralitas TNI-Polri di Pemilu 2019. Mantan Gubernur DKi Jakarta ini menekankan agar masyarakat harus bisa membedakan antara purnawirawan dengan para anggota TNI dan Polri yang masih aktif bertugas
Hal itu disampaikannya saat menanggapi deklarasi dukungan purnawirawan TNI-Polri kepada pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin di JIExpo, Jakarta, Minggu (11/2).
"Yang namanya TNI dan Polri itu harus netral. Tapi, yang hadir di sini adalah para purnawirawan TNI-Polri, tolong dibedakan," ujarnya seusai deklarasi.
Ia juga menegaskan bahwa para purnawirawan TNI-Polri tidak akan memengaruhi netralitasi anggota lainnya yang masih aktif.
Menurutnya, para purnawirawan tersebut memiliki pengaruh di daerahnya dalam menggget potensi elektoral.
Baca juga : Dukungan Purnawirawan TNI-Polri Jadi Pukulan Bagi Prabowo
"Beliau ini para purnawirawan TNI Polri ini tokoh-tokoh yang ada di masyarakat yang ada di daerah baik di provinsi, kabupaten, kota. Jadi ya beliau ini biasanya menjadi tokoh yang memengaruhi di wilayah kabupaten kota dan provinsi," tandasnya.
Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman yang juga purnawirawan Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (purn) Wiranto.
Di antara purnawirawan yang hadir adalah Arief Koeshariadi, Fachrul Razi, mantan Kapolri Roesmanhadi, Timur Pradopo, dan Da'i Bachtiar.
Ketua pelaksana Laksamana Muda (purn) Iskandar Sitompul mengatakan, purnawirawan yang hadir mencapai seribu orang. Namun, mereka hanya sebatas perwakilan. Iskandar menyatakan masih banyak lagi purnawirawan yang mendukung Jokowi tetapi tidak bisa menghadiri deklarasi.
"Ini mereka semuanya dulu pernah bertugas di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Tentunya punya relationship di mana mana. Nah ini akan menggerakkan semua purnawirawan termasuk keluarga, anak anaknya untuk memilih Pak Jokowi," tandasnya. (OL-8)
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
GURU Besar Unpad Muradi mengapresiasi kerja Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menahan empat personel Bais TNI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved