Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARTAI NasDem sepakat bahwa publik perlu memiliki akses untuk dapat mengetahui daftar riwayat hidup para callon anggota legislatif di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Koordinator Wilayah (korwil) NasDem untuk Jawa Tengah Lestari Moerdijat menegaskan, NasDem amat terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui riwayat hidup para caleg NasDem.
"Pada prinsipnya kami setuju kalau KPU membuka data riwayat hidup atau profil para caleg NasDem di situs resmi KPU," tutur wanita yang akrab disapa Rerie saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/2).
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan sebanyak 49% caleg dari seluruh partai yang ada menolak mempublikasikan data riwayat hidupnya ke publik.
Partai urutan pertama yang calegnya menolak terbuka yaitu Partai Demokrat dengan 99.30%, kedua ada Partai Hanura 99.06%, kemudian PKP Indonesia sebesar 97.08%, lanjut ada Partai Garuda sebesar 94.69% dan kelima Partai NasDem sebesar 58.09%.
Menanggapi hal tersebut, Rerie yang juga Caleg DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II dari Partai NasDem menuturkan, pihaknya telah menyerahkan seluruh data riwayat hidup para caleg ke KPU pada saat masa pendaftaran dan penyerahan berkas formulir model BB.2.
Baca juga : Parpol Didorong Buka Identitas Calegnya ke Publik
Dirinyapun mengaku heran mengapa belum semua daftar riwayat hidup caleg NasDem muncul di situs KPU.
"Saya sudah cek ke tim, tim menuturkan bahwa semua berkas CV para caleg sudah diserahkan ke KPU," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus penghubung NasDem ke KPU Dedy Ramanta menjelaskan, sejak awal NasDem telah menyampaikan kepada KPU agar membuka semua dokumen daftar riwayat hidup caleg NasDem.
Namun, Dedy mengaku hingga saat ini KPU belum merespon permintaan tersebut sehingga masih ada caleg NasDem yang daftar riwayat hidupnya belum tertampil di situs KPU.
"Permohonan yang kami sampaikan sampai sekarang tidak direspon. Hal ini terkait juga waktu pendaftaran terjadi error pada sistem IT SILON KPU. Jadi pada dasarnya kami partai NasDem sudah menyampaikan secara resmi tentang hal tersebut," ungkap Dedy.
Untuk menindaklanjuti masih adanya caleg NasDem yang daftar riwayat hidupnya belum ada di situs KPU, Dedy mengaku akan segera berkomunikasi dengan KPU agar bisa sesegera mungkin menampilkan data-data riwayat hidup semua caleg NasDem.
"Akan segera dibicarakan lagi dengan KPU agar profil daftar riwayat hidup bisa segera muncul," paparnya. (OL-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved