Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menerima dukungan dari Gerakan Alumni UPN Veteran Jogjakarta, Jakarta, dan Surabaya serta alumni dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dukungan tersebut diberikan di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta, Rabu (6/2).
"Hari ini saya ketemuan dengan alumni ITB dan alumni UPN. Menyampaikan dukungannya kepada pasangan kami, Pak Jokowi dan saya, untuk memenangkan Pilpres yang akan datang kemudian juga menyampaikan ide-ide, gagasan yang bagus sekali, yang saya kira suatu ide yang cemerlang," ungkap Amin.
Baca juga: Presiden Jokowi Tengok Cucu Wapres Jusuf Kalla
Menurutnya, dengan adanya dukungan dari alumni UPN dan ITB, bisa mendapatkan pandangan yang optimis untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik.
"Kita ingin menjaring berbagai pandangan pikiran yang sehat dan optimis. Pilres ini menjadi momentum untuk bisa mejaring pemimpin yang bisa membangun Indonesia ke depan,"kata Amin.
"ITB maupun UPN tidak hanya memberikan kemenangan, tapi juga punya nilai menanggunglangi masalah-masalah yang dihadapi bangsa yang selama ini belum terpecahkan. Ini merupakan solusi," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan alumni ITB, Utju Suiatna, mengatakan bahwa pihaknya bertekad memenangkan paslon 01 tapi dengan cara yang bermartabat, yakni dengan tidak merendahkan atau menyerang pihak lain. Lebih lanjut, Utju mengatakan bahwa gerakan alumni ITB tersebut tidak terafiliasi dengan kampus ITB itu sendiri.
Baca juga: Cerita Ma'ruf Amin Soal Sertifikasi Halal Indonesia yang Mendunia
"Tidak ada kaitan dengan institusi pendidikan ITB sendiri. ITB-nya sendiri harus bebas dari politik. Kita hanya mengatasnamakan alumni ITB. Ini gerakan alumni yang mendukung Jokowi ya. Jadi ada juga kominitas alumni sendiri. Salah satu hal yang kita lakukan adalah belerja sama dengan karang taruna untuk Kabupaten Bandung barat untuk memperdayakan pemuda," jelasnya
Senada, perwakilan dari alumni UPN, Diki Seno, mengatakan bahwa gerakan alumni UPN juga di luar kampusnya. "Kampus kan tidak boleh bermain politik praktis, kami di luar aja. Sementara ini sudah ada 500 lebih yang gabung. Kita menginformasikan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan tentunya apa yang akan dilakukan pak Jokowi dan Ma'ruf Amin." tandasnya. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved