Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BUNI Yani datang menemui Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, (1/2). Buni Yani mengadu untuk dapat dukungan agar bisa ditempatkan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sama dengan tempat penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan sebelumnya.
"Rutan Mako Brimob, biar sama dengan Ahok. Karena apa, dari dulu katanya ini terkait dengan Ahok, ya sudah kita minta sama dengan Ahok," ujar Buni Yani, usai pertemuan.
Buni Yani mengatakan, permintaannya merupakan hal yang wajar mengingat Ahok juga bisa ditempatkan di Mako Brimob. Hal itu dianggapnya wajar sebagai sesama warga negara.
Sementara Fadli mengatakan, pada dasarnya dia merasa keputusan yang keliru menjadikan Buni Yani sebagai tersangka. Itu karena Ahok sendiri sudah divonis bersalah.
Baca juga: MA Ingatkan Vonis Buni Yani Bisa Langsung Dieksekusi
"Karena kalau kita tempatkan dalam konteks Pilkada DKI, kemudian saudara Ahok sudah dinyatakan penista agama dan menjalani hukuman, berarti apa yang disampaikan di konten video Pemprov DKI itu sudah terbukti adanya. Logikanya seharusnya saudara Buni Yani adalah pihak yang benar," ujar Fadli.
Ia meyakini ada konflik kepentingan dari penetapan Buni Yani sebagai terpidana.
"Apalagi saudara Buni Yani jadi jurkamnas bagi paslon dalam tim yang sama dengan saya. Jadi jelas ada konflik kepentingan. Begitu pun Ahmad Dhani dan Dahnil Anzar," ujar Fadli. (OL-7)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Salah satu hal yang ingin ia sampaikan adalah ihwal polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang sempat menjadi sorotan publik pada masa pemerintahan sebelumnya.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ungkap kronologi terdeteksinya potensi kerugian LNG Pertamina senilai US$300 juta dalam sidang kasus korupsi hari ini.
BASUKI Tjahja Purnama alias Ahok tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3) pagi.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved