Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BUPATI Mesuji, Khamami, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Khamami diusung oleh PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Partai Demokrat.
Khamami diduga menerima uang Rp1,28 miliar dari pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji.
KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp200 juta dan Rp100 juta.
Terkait status tersebut, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan sudah menunjuk Wakil Bupati Mesuji, Saply TH, untuk menjadi Plt Bupati Mesuji yang baru. Tjahjo mengatakan Saply untuk sementara akan mengemban tugas dan pekerjaan yang sebelumnya tengah dilakukan oleh Khamami.
"Dengan dia sebagai tersangka sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan secara penuh, sambil menunggu inkrahnya nanti kami sudah menunjuk wakil bupati untuk menggantikan," ujar Tjahjo.
Baca juga: Bupati Mesuji Mundur dari NasDem
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Lampung untuk mengurus surat keputusan penetapan Saply sebagai Plt. Bupati.
"Kami mintakan pada gubernur SK-nya. Sampe kapan? Ya sampai nanti inkrah," tutur Tjahjo.
Sementara itu, KPK terus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus Khamami. Telah disita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang diduga terkait dengan perkara suap tersebut.
Penggeledahan dilakukan sejak Senin (28/1) hingga Selasa (29/1). Ada tiga lokasi yang digeledah pada hari Senin yaitu rumah Bupati Khamami, kantor, serta rumah salah seorang tersangka pemberi suap. (OL-3)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved