Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Mesuji, Khamami, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Khamami diusung oleh PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Partai Demokrat.
Khamami diduga menerima uang Rp1,28 miliar dari pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji.
KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp200 juta dan Rp100 juta.
Terkait status tersebut, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan sudah menunjuk Wakil Bupati Mesuji, Saply TH, untuk menjadi Plt Bupati Mesuji yang baru. Tjahjo mengatakan Saply untuk sementara akan mengemban tugas dan pekerjaan yang sebelumnya tengah dilakukan oleh Khamami.
"Dengan dia sebagai tersangka sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan secara penuh, sambil menunggu inkrahnya nanti kami sudah menunjuk wakil bupati untuk menggantikan," ujar Tjahjo.
Baca juga: Bupati Mesuji Mundur dari NasDem
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Lampung untuk mengurus surat keputusan penetapan Saply sebagai Plt. Bupati.
"Kami mintakan pada gubernur SK-nya. Sampe kapan? Ya sampai nanti inkrah," tutur Tjahjo.
Sementara itu, KPK terus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus Khamami. Telah disita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang diduga terkait dengan perkara suap tersebut.
Penggeledahan dilakukan sejak Senin (28/1) hingga Selasa (29/1). Ada tiga lokasi yang digeledah pada hari Senin yaitu rumah Bupati Khamami, kantor, serta rumah salah seorang tersangka pemberi suap. (OL-3)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Budi mengatakan, KPK menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara kepada auditor. KPK berharap hitungan kelar cepat untuk menyelesaikan kasus.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved