Inilah Mekanisme Pengisian Jabatan Bupati Pakpak Bharat

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan terulangnya kembali deretan kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir, KPK menangkap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando pada Minggu (18/11) pagi.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati dan Dua Lainnya Tersangka Suap di Pakpak Bharat

"Kita tentunya sangat prihatin dengan terulang lagi terjeratnya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah, dalam hal ini terkenanya OTT Bupati Pakpak Bharat. Padahal Mendagri tak bosan-bosannya selalu ingatkan hampir setiap pertemuan apapun tentang area rawan korupsi" ujar Bahtiar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan mekanisme pengisian jabatan Bupati Pakpak Bharat, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c. Maka otomatis, kata dia, wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati.

"Sampai inkrach putusan pengadilan, kita hormati proses hukum yang berjalan. Namun sehubungan jabatan wakil bupati Pakpak Bharat kosong juga karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 20 Pebruari 2018 yang lalu maka langsung ditunjuk yaitu Sekda jadi pelaksana harian (Plh)," terang Bahtiar.

Plh diangkat sampai ada penjabat Bupati. Menurutnya, Penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya.

"Maka langkah berikutnya segera Gubernur Sumatera Utara mengajukan kepada Mendagri soal Penjabat Bupati Pakpak Bharat. Selain terhadap kekosongan Wakil Bupati Pakpak Barat, dihimbau parpol pengusung bersepakat memgusulkan 2 nama tuk selanjutnya dipilih 1(satu) orang dalam rapat paripurna DPRD," katanya.

Pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan jajaran KPK dilakukannya pembersihan setiap praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan.

" Kita setuju KPK melakukan penegakan hukum pejabat negara dipusat dan daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Masih banyak warga negara siap jadi kepala daerah/wakil kepala daerah dan pegawai negara yang baik dan berintegritas" paparnya.

KPK menetapkan tiga orang tersangka kasus suap proyek di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pakpak Bharat tahun anggaran 2018. Salah satunya adalah Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu.

Selain Remigo, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan seorang swasta Hendriko Sembiring sebagai tersangka yang turut terlibat dalam kasus tersebut. (OL-6)