Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua menyatakan seluruh kader dan pengurus partai tersebut akan sejalan dengan ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019.
"Kader di Papua seluruhnya tetap satu komando di bawah tangan Ketua DPD. Jadi apapun yang menjadi instruksi Ketua DPD akan dilaksanakan seluruh perangkat pengurus DPD, DPC, maupun kader Demokrat di Papua," ujar Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, di Jayapura, Rabu.
Ia mengungkapkan sejak Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 Agustus 2018, sudah ada komunikasi antara pengurus DPD dengan Dewan pengurus Pusat (DPP) menyangkut hal tersebut.
Menurut dia, pengurus pusat tidak mempermasalahkan pernyataan Lukas Enembe dan akan membuat kebijakan resmi mengenai hal tersebut. "Jadi kita sudah dikabari dari DPP, bahwa khusus untuk Papua pernyataan Ketua DPD yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bagi DPP akan diberlakukan satu kebijakan khusus mengingat Papua adalah daerah yang khusus juga," katanya.
Carolus menjelaskan bagi DPP atau Ketua Umum Partai Demokrat menganggap Lukas Enembe sebagai salah satu kader utama yang merupakan aset bagi partai sehingga tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan untuk yang bersangkutan karena memiliki kebijakan yang berbeda.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden periode 2019-2024.
Ia pun dengan tegas mengatakan siap diberi sangsi oleh DPP Partai Demokrat karena berbeda sikap, bahkan ia mengaku siap berpindah partai. "Ini sesuai nurani karena Jokowi satu-satunya presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua," kata Enembe. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
LEBIH dari dua pertiga anggota DPR dari Partai Demokrat telah mendesak Presiden Donald Trump untuk menarik kembali pernyataan yang mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved