Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua menyatakan seluruh kader dan pengurus partai tersebut akan sejalan dengan ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019.
"Kader di Papua seluruhnya tetap satu komando di bawah tangan Ketua DPD. Jadi apapun yang menjadi instruksi Ketua DPD akan dilaksanakan seluruh perangkat pengurus DPD, DPC, maupun kader Demokrat di Papua," ujar Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, di Jayapura, Rabu.
Ia mengungkapkan sejak Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 Agustus 2018, sudah ada komunikasi antara pengurus DPD dengan Dewan pengurus Pusat (DPP) menyangkut hal tersebut.
Menurut dia, pengurus pusat tidak mempermasalahkan pernyataan Lukas Enembe dan akan membuat kebijakan resmi mengenai hal tersebut. "Jadi kita sudah dikabari dari DPP, bahwa khusus untuk Papua pernyataan Ketua DPD yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bagi DPP akan diberlakukan satu kebijakan khusus mengingat Papua adalah daerah yang khusus juga," katanya.
Carolus menjelaskan bagi DPP atau Ketua Umum Partai Demokrat menganggap Lukas Enembe sebagai salah satu kader utama yang merupakan aset bagi partai sehingga tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan untuk yang bersangkutan karena memiliki kebijakan yang berbeda.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden periode 2019-2024.
Ia pun dengan tegas mengatakan siap diberi sangsi oleh DPP Partai Demokrat karena berbeda sikap, bahkan ia mengaku siap berpindah partai. "Ini sesuai nurani karena Jokowi satu-satunya presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua," kata Enembe. (OL-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved