Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua menyatakan seluruh kader dan pengurus partai tersebut akan sejalan dengan ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019.
"Kader di Papua seluruhnya tetap satu komando di bawah tangan Ketua DPD. Jadi apapun yang menjadi instruksi Ketua DPD akan dilaksanakan seluruh perangkat pengurus DPD, DPC, maupun kader Demokrat di Papua," ujar Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly, di Jayapura, Rabu.
Ia mengungkapkan sejak Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 Agustus 2018, sudah ada komunikasi antara pengurus DPD dengan Dewan pengurus Pusat (DPP) menyangkut hal tersebut.
Menurut dia, pengurus pusat tidak mempermasalahkan pernyataan Lukas Enembe dan akan membuat kebijakan resmi mengenai hal tersebut. "Jadi kita sudah dikabari dari DPP, bahwa khusus untuk Papua pernyataan Ketua DPD yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bagi DPP akan diberlakukan satu kebijakan khusus mengingat Papua adalah daerah yang khusus juga," katanya.
Carolus menjelaskan bagi DPP atau Ketua Umum Partai Demokrat menganggap Lukas Enembe sebagai salah satu kader utama yang merupakan aset bagi partai sehingga tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan untuk yang bersangkutan karena memiliki kebijakan yang berbeda.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden periode 2019-2024.
Ia pun dengan tegas mengatakan siap diberi sangsi oleh DPP Partai Demokrat karena berbeda sikap, bahkan ia mengaku siap berpindah partai. "Ini sesuai nurani karena Jokowi satu-satunya presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua," kata Enembe. (OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved