Politik Dan Hukum

Kejagung Sita Rest Area KM 21 B Tol Jagorawi Terkait Kasus Korupsi Timah

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyita aset berupa rest area KM 21 B Tol Jagorawi yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi komoditas PT Timah.

Pengakuan Mantan Kader PDIP Lapor ke Hasto seusai Serahkan Uang ke Wahyu Setiawan

MANTAN kader PDIP, Saeful Bahri, mengaku dirinya melapor kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto setelah menyerahkan sejumlah uang kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.

Saeful Bahri Benarkan Hasto Ucapkan ‘Garansi Saya’ dan ‘Perintah Ibu’ di PAW Harun

Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Hasto Terima Laporan Proses PAW Harun, Termasuk Penyerahan Suap

Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Dedi Mulyadi Singgung Penahanan eks Pejabat Bank BJB dalam Kasus Korupsi Kredit Sritex,

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas langkah hukum yang diambil dalam kasus kredit bermasalah PT Sritex

Skripsi Jokowi Dibuat Pakai Mesin Tik Tipe Pica

Tipe pica memuat 10 huruf dalam 1 inch dan tidak menunjuk font tertentu seperti saat ini ada tipe ketikan digital.

Soal Isu Reshuffle, Ini Respons Airlangga dan Bahlil Lahadalia

Kewenangan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Gagal Kelola Lapas, DPR Minta Menteri Impas Bertanggung Jawab

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).

Proses Kasus Eks Kapolres Ngada Dianggap Lambat, Ini Alasan Polda NTT

DIREKTUR Kriminal Umum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menjelaskan penanganan kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang menjerat Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman Widyadharma

KPU Siap Jelaskan Soal Sewa Jet Pribadi di DKPP

Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.

Kejagung Dinilai Gunakan Pasal Keranjang Sampah Usut Korupsi Kredit Sritex

Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex

Imparsial Minta Perpres TNI-Polri Kawal Jaksa Dicabut, Ini Alasannya

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa oleh TNI dan Polri dicabut

Lewat Perpres 66/2025, Anggota Keluarga Jaksa dapat Pelindungan dari Polri

Selain melegitimasi pelindungan jaksa oleh personel TNI, perpres baru itu juga mengatur pelindungan dari Polri untuk anggota keluarga jaksa

Imparsial: Perpres Prajurit Kawal Jaksa Legalisasi Dwifungsi TNI Ala Orde Baru

Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri

Sahroni Minta Kejagung dan PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi Sritex  

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejagung dan PPATK membuka semua aliran dana dan melacak pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi kredit bank yang dilakukan Sritex.

KPK Sita 3 Mobil dari Penggeladahan 2 Rumah dalam Kasus Korupsi di Kemnaker

KPK menyita tiga mobil dan satu sepeda motor dari hasil penggeledahan dua rumah dalam kasus korupsi di Kemnaker

Isu Penggantian Jaksa Agung, Pengamat: Presiden Tak Mungkin Gegabah

Menurut Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum.

DPR Harap TNI-Polri Kawal Jaksa tidak Berlaku Permanen

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan berharap pengamanan TNI dan Polri kepada Jaksa yang diatur dalam Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa tidak berlaku permanen

DPR Sebut Kasus Eks Kapolres Ngada Termasuk Kejahatan Tingkat Tinggi

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja termasuk kejahatan tingkat tinggi.

Ada Selisih Rp30 Miliar, Harga Sewa Private Jet KPU RI Dipertanyakan

Hasil cost appraisal yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, penyewaan private jet seharusnya tidak mencapai Rp45 miliar sebagaimana klaim KPU RI.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia