Pemerintah Kirim 106 Ribu Pakaian untuk Korban Bencana di Sumatra, Baru atau Bekas? Ini Penjelasan Tito

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 106 ribu potong pakaian baru akan disalurkan kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh.

Bantuan tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan garmen di Indonesia yang menyatakan kesediaannya membantu para korban bencana.

"Tadinya kan kita berpikir reject, enggak, dia memberikan pakaian baru. Pakaian baru jumlahnya 101 ribu. Kemudian yang kedua itu ada satu lagi perusahaan, kalau ini dia tidak memang untuk ekspor, tapi untuk dalam negeri. Dia menyumbang juga 5.000, termasuk di antaranya 2.000 selimut. Jadi, totalnya 106 ribu," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/12).

Baca juga : Ini Komitmen Prabowo Hadapi Bencana

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu.

Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.

Banyak warga harus mengungsi hanya dengan pakaian yang dikenakan karena pakaian serta barang-barang lainnya hanyut tersapu banjir atau terendam lumpur.

Baca juga : Lestarikan Alam Perlu Penguatan Peran Swasta

"Di pengungsian itu banyak yang kekurangan pakaian. Nah, sementara di tempat lain, di Jakarta, di Jawa dan lain-lain, itu banyak perusahaan-perusahaan (garmen)," ujarnya.

Mendagri menjelaskan sebagian perusahaan garmen yang memberikan bantuan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga pemanfaatan produknya perlu menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan dan perdagangan yang berlaku.

Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan ruang pengecualian untuk kepentingan penanganan bencana.

"Tapi, ada dalam aturan undang-undang ya, bahwa kalau untuk kepentingan bencana, itu boleh. Boleh dan tidak dikenakan pajak, bea cukai, sepanjang ada, satu, permintaan dari instansi pemerintah. Yang kedua, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan," kata Tito.

Dari hasil komunikasi dengan sejumlah perusahaan, Mendagri menerima respons yang sangat positif. Setidaknya dua perusahaan langsung menyatakan kesiapan, sementara perusahaan lainnya juga bersedia mengirimkan bantuan.

Tito menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pakaian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, di antaranya ke Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur dengan alokasi yang telah disesuaikan.

Mendagri menyampaikan bahwa pada Minggu (21/12), dirinya akan mengunjungi wilayah terdampak banjir di Sumatra Utara bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Dalam kunjungan tersebut juga akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan 2.600 rumah non-APBD yang berlokasi di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. (Ant/P-3)