Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kelompok tersebut menyampaikan aspirasi terkait masih belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menyampaikan bahwa DPD RI sejak awal selalu mendukung perjuangan honorer K2. Hal itu diwujudkan melalui koordinasi bersama pihak pemerintah.
“Kita juga sudah melakukan rapat gabungan bersama Komite I, Komite III, dan BAP. Selain itu juga telah melakukan rapat dengan Menteri PAN dan RB. Kita juga telah membuat dan menyampaikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR," kata Damayanti dalam keterangan tertulis, Jumat 10 Agustus 2018.
Sementara itu, Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan, ribuan tenaga pendidik honorer belum mendapatkan keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2.
“kemungkinan besar tidak bisa mendaftar CPNS tahun 2018 karena banyak yang berusia di atas 35 tahun," kata Bisri.
Dalam audiensi tersebut, hadir pula Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far. Menurutnya, PKRI sangat peduli pada persoalan guru honorer yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Oleh sebab itu, PKRI akan mendorong agar guru honorer dapat diangkat statusnya menjadi PNS. Dorongan tersebut akan diwujudkan melalui diskusi publik yang akan digelar dalam waktu dekat.
‘’PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,’’ pinta Raymond Far-Far.
Menanggapi permintaan PKRI tersebut, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti menyambut baik rencana kegiatan diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI. Diharapkan, melalui diskusi tersebut diperoleh solusi yang terbaik nasib guru honorer.
‘’Dengan demikian melalui kegiatan ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer dapat didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya," ujar dia. (MTVN/OL-4)
Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.
Jika dana hibah dinaikkan 10%, maka tenaga pengajar akan mendapat kenaikan Rp50 ribu atau sebesar Rp550 ribu setiap bulan.
"Tahun ini, DKI Jakarta menaikkan dana hibah sebesar (10%) dari Rp489,9 miliar menjadi Rp538,9 miliar yang diperuntukkan bagi 81 ribu guru honorer sekolah swasta dan PAUD,"
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
RATUSAN orang guru honorer berstatus Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA dan SMK di Kota Depok, Jawa Barat sejak Januari 2023 belum digaji.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera membayar upah bagi guru agama honorer.
rumah adat Sumatera Utara dengan ciri khas ukiran yang mengandung filosofi, keindahan luar biasa serta tata ruang yang unik
pakaian adat Sumatera Utara yang terdiri dari pakaian adat suku setempat, memiliki desain unik dan filosofi mendalam
Legislator dari Fraksi NasDem itu menilai program Anies membangun stadion standarisasi FIFA di Sumatra Utara realistis dan siap mengawalnya.
Sikap politik PDIP soal Pilkada Sumut akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, PDIP tak ingin disimpulkan tak mendukung Bobby Nasution.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut PDIP tidak khawatir dengan banyaknya dukungan untuk Bobby Nasution di Pilkada Sumatra Utara (Sumut).
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Puadi, mengawasi langsung pendaftaran menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved