Pembatasan di Tol

PEMERINTAH berencana membatasi kendaraan di tol Jakarta-Cikampek dengan menerapkan kebijakan nomor kendaraan ganjil dan genap. Alasannya untuk mengurangi kemacetan di sekitar Cawang akibat pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan. Rencana tersebut pantas membuat dahi kita bekernyit. Bagaimana bisa pemerintah muncul dengan ide seperti itu?

Apakah tidak pernah dilakukan kajian internal terlebih dulu sebelum ide itu dilemparkan kepada publik? Setidaknya, ada tiga hal yang memunculkan pertanyaan. Pertama, apakah pemerintah tidak pernah mempelajari aturan mengenai jalan tol? Rezim jalan tol berbeda dengan jalan biasa, yakni pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan pembatasan.

Bahkan polisi lalu lintas pun tidak bisa memberhentikan kendaraan begitu saja di jalan tol karena itu merupakan jalan bebas hambatan. Kedua, jalan tol itu dirancang terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau satu seksi dilakukan pembatasan, lalu harus ke mana pengguna jalan tol itu beralih? Sebut saja orang yang hendak bepergian dari Cirebon atau Bandung ke Bandar Lampung, lalu harus memutar ke mana mereka kalau tidak boleh lewat Bekasi Barat?

Ketiga, jalur Jakarta-Cikampek merupakan salah satu urat nadi perekonomian. Apakah pernah dihitung berapa kerugian ekonomi yang akan terjadi? Padahal, kita sedang menghadapi kelesuan ekonomi dan pemerintah justru sedang berupaya menggerakkannya kembali. Memang, ada alasan kerugian yang diakibatkan kemacetan dan merugikan perekonomian nasional.

Justru di sini kita ingin mempertanyakan, apakah pemerintah tidak pernah membuat kajian tentang manajemen proyek ketika hendak membangun infrastruktur secara serentak seperti sekarang? Kita perlu membandingkan dengan cara kerja ketika pembangunan moda raya terpadu Lebak Bulus-Dukuh Atas hendak dilakukan.

Ketika pembahasan mengenai rencana kerja dilakukan sekitar 2006, pihak Jepang menjelaskan kebutuhan yang mereka perlukan. Seperti di Jalan Fatmawati, mereka minta ada ruangan 8 meter di median jalan untuk membangun tiang-tiang penyangga. Dengan itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memperlebar terlebih dahulu jalan di kiri dan kanan agar orang tetap bisa melintas di Jalan Fatmawati.

Setidaknya perlu waktu enam tahun bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskannya sampai proyek bisa dimulai 2012. Sekarang walaupun kondisi jalannya terbatas, kendaraan masih bisa melintas di jalan itu. Bandingkan dengan cara kerja kita membangun tiang-tiang penyangga untuk light rail transit Cibubur-Dukuh Atas.

Di kawasan Pancoran sebagai contoh, tiba-tiba saja sebagian badan jalan ditutup untuk membangun tiang penyangga. Baru setelah kemacetan luar biasa terjadi di sekitaran Pancoran, jalan dicoba untuk dilebarkan. Pagar Markas Besar Angkatan Udara sedang dimundurkan untuk bisa dibuatkan jalan sementara.

Kemacetan luar biasa yang terjadi di Jakarta sekarang bukan hanya disebabkan banyaknya kendaraan, melainkan juga buruknya manajemen proyek. Padahal, proyek infrastruktur yang dilakukan begitu banyak dan semua dilakukan serempak. Apa yang kita rasakan sekarang sering disebut sebagai growing pain.

Kita memang harus menanggung semua ini karena kita hendak menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau semua proyek infrastruktur ini selesai nanti, Jakarta akan memiliki daya dukung yang lebih baik. Hanya, rasa sakit itu bisa dikurangi kalau cara kerjanya lebih baik. Manajemen proyek untuk pembangunan infrastruktur ini seharusnya bisa dikelola lebih baik. Berbagai kendala yang akan dihadapi sebenarnya bisa diperhitungkan dan diantisipasi.

Sekarang ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Keputusan yang diambil sudah menimbulkan persoalan. Sekarang kita harus antisipasi ke depan untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus memunculkan persoalan yang baru. Kita harus tinggalkan kebiasaan berpikir parsial dan jangka pendek. Dengan cara berpikir seperti itu seakan-akan masalah bisa diselesaikan, padahal masalahnya tidak ke mana-mana.

Cara pembatasan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek ibarat hanya menyembunyikan debu di bawah karpet. Tunjukkan cara berpikir yang lebih cerdas. Kumpulkan para ahli dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perindustrian agar solusinya bisa menyeluruh dan tidak menimbulkan masalah baru yang malah merugikan.