First Travel

FIRST Travel ialah perjalanan dari bawah, penuh cerita gagal, lalu menanjak, sukses, dan membuat banyak pihak salut. Mereka jatuh berkali-kali, tetapi juga bangkit berkali-kali. Mereka tidak pernah jera. Pasangan muda itu, Andi Surachman dan Anniesa Hasibuan, memang pengusaha muda yang banyak menginspirasi.

Selama beberapa tahun, First Travel tak pernah absen menerima berbagai penghargaan. Ia pendatang baru yang tergolong moncer. Bolehlah disebut ia biro perjalanan umrah paling favorit. Karena itu, saya agak terkesiap ketika tiga pekan silam beberapa teman dan tetangga, calon jemaah umrah First Travel menginformasikan mereka sangat mungkin gagal berangkat karena ada dugaan pemiliknya melakukan penipuan.

Betul adanya, polisi menangkap dan menahan keduanya karena 35 ribu calon jemaah batal berangkat. Inilah periode kejatuhan yang kesekian bagi Andi-Anniesa, tapi ini pastilah yang paling serius sebab penipuan yang dipersangkakan justru setelah mereka ada di puncak.

Caci maki dan sumpah serapah pun tak bisa dinegasi. Hilanglah seluruh perjuangan mereka yang pedih dan perih itu; menjadi penjaga minimarket, jual pulsa telepon, jual burger, seprei, dan masa-masa teramat berat ketika awal merintis usaha biro perjalanan yang akhirnya bangkrut.

Rumah mertua pun melayang digadaikan. Yang hebat dari pasangan ini ialah selalu bangkit setiap habis jatuh. First Travel memang sebuah ironi. Meraihnya dengan susah payah, tapi diempaskan begitu saja dengan mudah.

Seperti yang mereka katakan, usaha bisa sukses karena selalu merawat kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, ada 35 ribu calon jemaah umrah tak bisa berangkat karena First Travel tak lagi punya uang, bahkan berutang ratusan miliar rupiah.

Jika benar seperti yang diliput media massa, betapa mewah rumah pasangan ini, betapa banyak koleksi mobil mereka, betapa glamor gaya hidup mereka, alangkah sayangnya. Di tempat-tempat wisata kelas dunia mereka kerap berpose dan gambarnya diunggah di media sosial. Jangan lupa, Anniesa, yang belajar autodidak memang punya nama dalam dunia busana.

Tahun lalu, sebagai perancang busana, ia tampil di New York Fashion Week dengan menampilkan busana muslim. Namun, gaya hidup mewah jelas tak elok dengan bisnisnya yang memberangkatkan orang untuk beribadah.

Terasa ada dendam masa lalu yang ingin ditebus dengan cara yang tak pantas. Hedonisme menjadi pilihan. Defisit kepantasan memang menjadi persoalan di negeri ini. Berkedudukan apa melakukan apa, agaknya tak lagi ditimbang matang-matang.

'Doa bertendens' di gedung parlemen dalam sidang bersama MPR, DPR, dan DPD yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 16 Agustus ialah contoh defisit kepantasan yang amat mencolok.

Doa yang terlalu personal, mengundang tawa, dan 'politis'. Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS itulah yang melafalkan doa. Doa meminta kepada Tuhan agar Presiden Jokowi yang kurus itu digemukkan, sungguh tak tepat.

Doa di forum resmi yang khidmat itu seperti tak menjaga suasana sidang bersama dalam momentum peringatan kemerdekaan yang penuh makna. Terasa doa pun dipakai sebagai alat politik.
Sebagai anggota dewan yang memang punya fungsi kontrol, aktivitas, dan otoritas anggota dewan, selain doa, tidaklah kurang panggungnya; tidaklah kurang forumnya, tidaklah kurang waktunya. Sayang, justru doa yang sakral itu diprofankan sedemikian rupa.

Ada banyak kritik pada Tifatul. Namun, ia merasa tidak bersalah. Doa itu ia yang bikin, dan ia merasa bebas mengurangi dan menambahi jika dirasa perlu. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengusulkan, "Ke depan ada baiknya dipertimbangkan bahwa doa dalam upacara harus resmi saja. Jangan misalnya diserahkan bulat-bulat kepada pendoa, disiapkan dulu teksnya."

Kembali kepada First Travel, jika memang ada bukti tindak pidana, tentu harus diproses hukum, apa pun pahit-pedihnya ketika mereka memulai usahanya dulu. Namun, tanggung jawab Kementerian Agama yang mengeluarkan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan jika melihat ada penyelewengan investasi keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha jika ada indikasi melanggar hukum dengan umrah murah, mestinya ikut bertanggung jawab juga.

Penelantaran jemaah haji dan umrah oleh biro perjalanan bukan kali ini terjadi, tapi sudah berkali-kali. Selama tiga tahun terakhir saja sudah ada 24 biro perjalanan umrah yang dicabut izinnya. Ini bukti betapa mereka berbisnis dengan segala cara, tak pandang lagi ibadah atau bukan. Inilah defisit kepantasan yang amat serius bagi bangsa ini.