Rawatlah Kebersamaan

ADA yang membesarkan hati pada peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. Guyubnya para pemimpin nasional memberikan pesan kuat bagi kita untuk menjaga kebersamaan. Kita perlu merawat hal yang baik ini karena merupakan modal untuk meraih kesejahteraan bersama.

Hampir empat dekade kita kehilangan rasa kebersamaan. Sikap untuk menempatkan 'kamu di sana, saya di sini' begitu kuat mewarnai kehidupan kita. Tidak usah heran kalau kemudian yang menonjol selalu sikap syak wasangka. Tentu bukan penyeragaman juga yang kita harapkan. Dalam sistem demokrasi harus ada checks and balances.

Sistem kekuasaan harus diawasi dan dikritik karena tidak ada malaikat di antara kita, we are no angel. Namun, kritik bukan hanya untuk sekadar kritik, melainkan kritik yang disertai alternatif solusi. Kita harus mengakui 72 tahun kemerdekaan telah banyak membawa kemajuan kepada bangsa ini. Namun, sebaliknya, masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Salah satunya pembangunan yang inklusif, pembangunan yang bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengakui kesenjangan masih menjadi persoalan besar, baik antarwarga maupun antardaerah. Pemerintah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur keluar Pulau Jawa, terutama bagian timur akan mendapatkan porsi pembangunan yang lebih besar agar masyarakat mendapatkan keadilan ekonomi.

Hanya, kita perlu ulangi, pembangunan dan upaya pemerataan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kita memerlukan dukungan dari swasta dan badan usaha milik negara agar kita bisa lebih cepat mencapai tujuan besar, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keinginan pemerintah untuk membuat perekonomian kita tumbuh 5,4% tahun depan pun hanya bisa dicapai melalui kerja bersama.

Meski pemerintah menganggarkan belanja lebih dari Rp2.200 triliun, kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi maksimal hanya 1%. Sebesar 4,4% sisanya harus datang dari konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Kita tahu kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi yang hampir 60% itu datang dari konsumsi rumah tangga.

Kalau konsumsi rumah tangga harus didorong di atas 5%, itu hanya bisa terjadi kalau masyarakat mempunyai pekerjaan. Pendapatan pekerjaan itulah yang bisa membuat masyarakat memiliki daya beli. Lagi-lagi yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang besar itu ialah investasi swasta, apalagi ketika pemerintah sudah menetapkan pertumbuhan 0% untuk aparatur sipil negara.

Artinya penambahan jumlah pegawai negeri hanya bisa dilakukan atas dasar jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun. Belum lagi kalau kita melihat sumber penerimaan negara yang ditetapkan Rp1.877 triliun, dengan Rp1.609 triliun berasal dari pajak. Penerimaan negara itu hanya bisa tercapai apabila ada kegiatan ekonomi di tengah masyarakat dan terutama ketika dunia usaha mendapatkan keuntungan dari usaha.

Sekarang ini kita melihat rendahnya minat pengusaha untuk mengembangkan bisnis. Bahkan, beberapa perusahaan asing memilih untuk keluar dari Indonesia. Yang paling mencengangkan ketika perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, Exxon Mobil, memutuskan melepaskan hak pengelolaan ladang gas besar di Natuna.

Kita tidak melihat pemerintah gusar pada hengkangnya Exxon. Padahal, ketika 2006 Wakil Presiden Jusuf Kalla berniat mengalihkan pengelolaan Blok Natuna ke Pertamina, bos besar Exxon sampai menghamba-hamba untuk bisa bertemu wapres. Pasti ada sesuatu yang luar biasa kalau sampai kemudian Exxon memilih keluar dari Indonesia.

Kita perlu tahu karena kalau Exxon tidak mau lagi berinvestasi di Indonesia, pasti perusahaan migas dunia lain pun akan enggan datang ke Indonesia. Ini tentu menjadi sinyal yang kurang baik di tengah upaya kita menarik investasi dan mendorong kontribusi swasta dalam pembangunan.

Evaluasi ini perlu dilakukan bukan untuk membuat kita bergantung kepada asing, melainkan kalau kita ingin mendorong pembangunan dan pemerataan, kita membutuhkan investasi. Seperti kata pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping, dalam menarik investasi itu prinsipnya, "Kita tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus."

Kalau kita tidak pernah mau bersahabat dengan pengusaha, investasi yang diharapkan tidak pernah akan datang. Kalau investasi tidak datang, lapangan pekerjaan tidak pernah akan terbuka. Bahkan lebih dari itu, penerimaan negara pun pasti tidak pernah akan didapat.

Tanpa ada penerimaan negara yang mencukupi, program pemerintah pasti tidak akan bisa berjalan. Akhirnya keinginan untuk melakukan pembangunan dan pemerataan pun tidak pernah akan bisa tercapai. Semoga kita bisa merawat kebersamaan semua pihak.