Kemerdekaan dan Wajah DPR Kita

INI mestinya menjadi tahun perkabungan yang teramat dalam bagi parlemen kita. Selama 72 tahun Indonesia merdeka, dua dari tiga pembesar parlemen terlibat korupsi. Tahun ini ketika peringatan kemerdekaan diberi slogan 'Kerja Bersama', mereka justru melakukan 'Korupsi Bersama'. Dengan wajah seperti ini, bagaimana mutu kontrol legislatif terhadap eksekutif?

Ketua Perwakilan Daerah Irman Gusman lima bulan lalu divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Juli lalu giliran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), kasus yang bakal menyeret banyak politisi.

Dengan kasus yang menyeret dua pembesar parlemen itu saja, kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana wajah bopeng parlemen kita. Ini terbukti, pengenaan rompi warna jingga sebagai tahanan KPK, bahkan vonis penjara, tak memberi pelajaran apa-apa. Korupsi tetap datang silih berganti. Tak sedikit yang mengumbar senyuman, bahkan ketika mereka telah mengenakan rompi sebagai orang rantai.

Karena itu, kita berharap Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi benteng terakhir parlemen akan laku korupsi. Jika benteng ini jebol juga, habislah parlemen kita. Atas status Setya, wajar jika publik khawatir ia menjadi pembaca teks proklamasi seperti pada galibnya peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Kegundahan itu telah dijawab istana, Setya yang juga Ketua Umum Partai Golkar tak diundang untuk membacakan teks proklamasi yang teramat sakral bagi bangsa ini.

Setya telah membaca teks proklamasi pada peringatan kemerdekaan tahun lalu, kini giliran Ketua MPR. Selama ini ada banyak kasus yang dilekatkan pada Setya, tetapi ia selalu bebas. Banyak pihak menyebut ia politikus paling licin. Namun, agaknya, kali ini ia sulit mengelak akan dugaan keterlibatan megaskandal proyek KTP-E.

Jika terbukti, inilah persekongkolan paling jahat antara legislatif dan eksekutif karena melibatkan dana teramat besar, yakni senilai Rp5,9 triliun dengan dugaan uang yang digelapkan sebesar Rp2,14 triliun. Yang membuat kasus ini kian jadi tanda tanya ialah saksi kunci yang disebut-sebut paling tahu tentang dugaan skandal KTP-E, Johannes Marliem, meninggal di kawasan mewah Baverly Grove, Hollywood bagian barat, Amerika Serikat.

Kabarnya pria yang telah menjadi warga negara AS itu menyimpan rekaman 500 gigabita data skandal yang menghebohkan itu. Johannes ialah Direktur Biomorf Lone LLC, perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik yang terkait dengan proyek pengadaan KTP-E. Johannes disebut 25 kali oleh jaksa KPK saat tuntutan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, dalam kasus korupsi KTP-E.

Meninggalnya lelaki itu Jumat lalu jelas mengundang kecurigaan. Adakah ia sengaja dibunuh? Kematian itu berbarengan dengan ramainya pengusutan perkara KTP-E yang menyeret berbagai pejabat negara dan anggota dewan. KPK telah pula meneguhkan sikapnya, tak akan goyah mengusut kasus busuk itu. Kasus Setya, terlebih lagi jika nanti dalam persidangan terbukti, memang kian 'menyempurnakan' kejahatan korupsi yang melibatkan politikus di Senayan.

Sedikitnya sejak 2004, 70 anggota DPR telah diproses hukum karena korupsi. Jika digabung dengan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, jumlahnya pastilah jauh lebih gemuk lagi. Dengan laku korup anggota parlemen kita, wajar jika DPR dan partai politik menjadi institusi berapor merah selama bertahun-tahun.

Dengan kasus Irman Gusman dan Setya Novanto, menjadi kian sulit memulihkan citra parlemen yang kotor itu, kecuali ada upaya-upaya luar biasa. Inilah parlemen hasil Pemilu 2014 yang disebut-sebut sebagai pemilu paling brutal. Dengan wajah buram itu, para anggota parlemen mestinya menjadi pihak yang berada di garda depan melakukan introspeksi diri.

Dengan kepercayaan publik yang amat rendah, mereka seperti bagian terpisah dengan fakta-fakta tercela itu. Mereka seperti tak melakukan upaya apa pun untuk menjawab berbagai kritik publik. Upayanya yang tak kenal lelah mengajukan anggaran untuk membangun fasilitas di kawasan Senayan seperti apartemen, museum, perpustakaan, dan ruang berunjuk rasa menunjukkan mereka miskin kepekaan.

Berkali-kali mereka ajukan proyek itu, tetapi berkali-kali pula publik menolak. Publik yang memilih mereka, publik pula yang menolaknya. Inilah peringatan kemerdekaan paling buram bagi parlemen kita. Agustus ini mestinya merekalah yang paling depan melakukan 'pertobatan diri'.