Elite yang Memudar

DALAM derap pembangunan di era Presiden Jokowi, perlu dikutip kembali apa yang dikatakan Bung Hatta pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada Oktober 1951. “Apabila mau membangun dalam berbagai lapangan ekonomi, maka kita berhadapan dengan berbagai soal, yang sebagian terletak dalam lapangan kebudayaan. Selain soal pikiran dan ciptaan yang menjadi motor pembangunan ekonomi, kita hadapi juga soal-soal yang mengenai jiwa, perasaan, serta kebiasaan rakyat.”

Bung Hatta paham, konstruksi negara kebangsaan memang tidak sesederhana seperti yang diucapkan. Ia mempunyai realitas yang tidak sederhana. Begitu banyak potensi kekuatan memang, tetapi juga bisa menjadi destruksi jika salah dalam pengelolaan. Itu sebabnya, ia mengingatkan betapa ‘mengenai jiwa, perasaan, serta kebiasaan rakyat’ harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian. Sebab, soal perasaan dan kebiasaan rakyat juga tak tunggal.

Korea Selatan memang bisa menjadi contoh yang baik betapa nasionalisme di sana dibangun atas penghargaan akan identitas kebudayaannya. Empat unsur kebiasaan seperti hanok (tinggal di rumah bergaya Korea), hanbok (berpakaian tradisional Korea), hansik (makan dengan makanan Korea), dan han geul (sistem alfabet Korea), ringan saja dilaksanakan. Ini yang menurut Sultan Hamengku Buwono X disebut sebagai basis ketahanan budaya bangsa Korea. Kita justru mulai memudar.

Kita tahu aneka kebiasaan lokal harus diberi tempat. Namun, demokrasi yang diramaikan elite politik yang kehilangan roh demokrat, akan menjadi ambivalensi dalam sikap bahkan ironi dalam praktik. Menurut seorang purnawirawan jenderal Angkatan Darat, dalam sebuah obrolan di sebuah kedai kopi, elite yang memudar kualitasnya akan menjadi bahaya. Sebab, berimplikasi ke banyak bidang.

Ia menceritakan, sewaktu bersama teman segenerasinya menyandang bintang di pundaknya, mereka merasa kalah kualitas jika dibandingkan dengan para seniornya. Para seniornya juga bilang merasa sulit mengejar kualitas seniornya lagi sewaktu dalam posisi yang sama.

“Dulu saja kami merasa begitu. Apa lagi sekarang lebih terasa lagi. Kemampuan menyelesaikan masalah ialah salah satu ukuran. Sekarang coba Anda cari di DPR, di kampus, di pemerintahan, juga di militer, sosok yang menonjol yang jadi anutan, yang punya visi kebangsaan,” katanya, pekan lalu.

Ia memuji keberanian pemerintah seperti menghadapi ormas yang tak sejalan dengan Pancasila, tetapi ia menyesalkan pemerintah justru kerap mengikuti gendang musuh-musuh politiknya. Pemerintah tidak rapi dalam melakukan komunikasi dengan publik. Dalam rencana pemanfaatan dana haji, misalnya, pemerintah punya alasan dan pijakan yang kuat, sayangnya kurang dikomunikasikan secara detail alasan kebijakan itu lahir dan pijakan yuridisnya.

Dalam soal haji, dengan pelantikan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) plus Dewan Pengawas, pekan silam, jelas ini sebuah kemajuan. Sebab, pengelolaan dana haji tak lagi di tangan Menteri Agama melain di tangan badan pengelola. Adapun pemanfaatan keuangan haji, pemerintah juga punya landasan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tinggal dibuat saja peraturan pemerintahnya (PP). Jika saja sebelum pelantikan dijelaskan secara rinci, terlebih jika PP-nya juga telah ada, tentu bisa mengurangi separuh dari kegaduhan sekitar pemanfaatan dana haji.

Terlebih lagi sejak tujuh tahun lalu dana haji juga telah diinvestasikan untuk infrastruktur, melalui sukuk dana haji Indonesia (SDHI) yang jumlahnya mencapai Rp35,2 triliun. Tak hanya punya basis undang-undang, tapi didukung Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012. Benar Menteri Agama Lukman Saifuddin bahwa BPIH boleh dikelola untuk hal-hal produktif, termasuk membangun infrastruktur.

Ekonom syariah Muhammad Syakir menganjurkan kita belajar penggunaan dan pemanfaatan dana haji kepada Malaysia. Di negeri dengan penduduk sepertujuh penduduk Indonesia saja, mampu menghimpun dana dua kali lipat, Rp.198,5 triliun, sedangkan kita hanya Rp90,6 triliun. Ini membuktikan betapa di masa silam Malaysia belajar banyak hal kepada kita, kini keadaan memang terbalik.

Di mata para ‘musuh politik’-nya, apa pun yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo umumnya akan menuai kritik. Simak saja kicauan Yusril Ihza Mahendra di akun Twitter-nya, “Umat Islam dipinggirkan, uangnya dipakai pemerintah bangun insfrastruktur.” Dalam sekejap, nada serupa pun segera menyebar ke banyak akun. Ia jadi opini di tengah elite yang memudar kualitasnya. Karena itu, para ‘juru bicara’ pemerintah juga mesti sigap dan cerdas menjelaskan setiap kebijakan. Jangan justru memberi banyak celah, dengan melalaikan budaya komunikasi yang efektif.