Kicauan Satire

"GEBUK, sudah. Bubarkan ormas tanpa pengadilan, sudah. 'Tembak mati', sudah. Larang diskusi, sudah. Masih bilang zaman Orba lebih enak?" Itulah kicauan Ariel Haryanto di akun Twitter miliknya beberapa hari lalu. Sebuah cicitan yang menggelitik.
Bisa jadi, Ariel memang menjawab jujur para pecinta Orde Baru. Mereka yang bernostalgia era Soeharto lebih enak daripada pemerintahan sekarang.

Jika ukuran 'enak' ialah keberanian membubarkan organisasi tanpa proses hukum, melarang diskusi sekehendak hati, menggebuk lawan-lawannya, dan menembak mati mereka yang belum tentu bersalah, Orde Baru memang piawai. Tak usah khawatir, rezim sekarang pun bisa. Kira-kira begitulah salah satu tafsir kicauan Ariel. Perintah menembak mati penjahat narkoba sudah diperintahkan Jokowi.

Kata Jokowi, mereka (para penjahat) tak boleh diberi ampun karena Indonesia berada di posisi darurat narkoba. "Sudah, tegaskan saja, terutama pengedar narkoba asing yang masuk, kemudian sedikit melawan, sudah langsung tembak saja," kata Jokowi ketika memberi sambutan pada Rakernas PPP di Jakarta, Jumat pekan silam. Banyak yang mengapreasiasi keberanian Jokowi dalam soal ini.

Ada juga yang sumbang menilai Jokowi meniru Presiden Filipina Duterte yang bersumpah akan membunuh 100 ribu penjahat, terutama penjahat narkoba, dalam waktu setahun. Akan berapa orang yang akan ditembak mati Jokowi? Para penggemar Orde Baru, yang kerap menafsirkan 'negara adalah saya', tak usah lagi memutar ulang peristiwa post factum. Yang kerap memunculkan Orde Baru sebagai pembanding yang memberikan 'kenyamanan' daripada rezim sesudahnya, salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Kicauan Ariel, intelektual Indonesia yang kini mengajar di Universitas Monash, Australia, ialah sebuah satire. Satire terhadap realitas betapa rezim hari ini yang mestinya menjadi antitesis atas rezim Orba yang otoritarian, tapi mulai 'belajar' melakukan hal yang sama. Yang terbaru, lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013.

Perppu ini menegasi pasal pembubaran sebuah organisasi yang harus lewat pengadilan seperti dalam UU No 17 Tahun 2013. Saya bersetuju siapa pun yang nyata-nyata mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika terbukti, harus diberi sanksi. Namun, membubarkan organisasi tanpa lewat pengadilan memang pengingkaran atas negara hukum (rechtsstaat). Ia cenderung sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (machtsstaat).

Jokowi tak boleh mengulangi apa yang dilakukan Soekarno juga Soeharto. Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia cukup lewat Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, sedangkan Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Soekarno dan Soeharto, seperti kata almarhum Nucholish Madjid, memang berkuasa dengan 'cek kosong' yang diberikan rakyat.

Rakyat yang terlalu baik dan percaya terhadap para pemimpinnya. Saya menilai, setelah menyimak berbagai aktivitas dan menyimak komentar dan pidato para elitenya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang layak dibubarkan. Jelas, mereka ingin memperjuangkan ideologi khilafah, yang berarti tak mengakui Pancasila. Namun, jalan pengadilan atau proses hukum akan menjadi elok, dan ini mestinya yang menjadi faktor pembeda dengan Orde Baru.

HTI kini telah resmi dibubarkan setelah perppu berlaku. Ia diberi jalan melalui pengadilan jika berkeberatan. Para pegawai negeri, TNI, dan Polri yang terlibat HTI mestinya tak diperlakukan seperti para eks PKI di masa Orba yang diperlakukan seperti najis. Negara harus bisa meyakinkan bahwa Pancasila adalah rumah bersama yang paling nyaman. Beredarnya dokumen para pengurus HTI memang rawan dimanfaatkan mereka yang terbiasa mengail di air keruh.

Pemerintah harus meyakinkan tak ada razia yang meresahkan terhadap mereka. Itu karena beredar video razia oleh sebagian masyarakat terhadap mereka yang menggunakan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini jelas meresahkan. HTI dan PKI kini sama-sama terlarang.

Kewajiban negara tetap melindungi mereka yang pernah terlibat supaya tak menjadi korban kekerasan. Segenap institusi penegak hukum harus memastikan perppu ini tak semena-mena dijalankan. Satire Ariel Haryanto adalah lampu kuning bagi Jokowi bahwa pemerintahan era demokrasi memang perlu keberanian, ketegasan, tapi butuh penghormatan tinggi pada hukum meski mungkin tak secepat 'jalan tol' seperti perppu. Sebuah kritik yang justru untuk menyelamatkan Jokowi dan bangsa ini.