Kepercayaan

DATA terbaru yang dikeluarkan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari data yang didapat Gallup, pemerintah dianggap bisa diandalkan, cepat tanggap, adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan layanan publik yang efektif.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penilaian ini dikeluarkan OECD setiap 10 tahun.

Pada 2007, tingkat kepercayaan kepada pemerintah berada pada angka 51%. Sekarang ini kepercayaannya berada pada tingkat 80%.

Indonesia yang menjadi negara partner OECD sejajar tingkat kepercayaan masyarakatnya dengan negara anggota OECD, Swiss.

Ini merupakan pengakuan yang baik atas apa yang sudah dilakukan pemerintah.

Hanya, tantangan selanjutnya, sejauh mana hasil penilaian ini bisa diikuti dengan kebijakan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Sekali lagi harus kita sampaikan, kondisi ekonomi sekarang ini tidaklah terlalu menggembirakan.

Tekanan ekonomi masih terasakan dan belum ada langkah pemerintah yang bisa melonggarkan keadaan. Sektor riil masih dalam perjuangan untuk bisa tumbuh normal.

Kalangan dunia usaha bukan tidak berupaya memperbaiki keadaan.

Pengusaha Chairul Tanjung, misalnya, menginvestasikan sekitar US$1 miliar setiap tahun untuk mengembangkan sektor ritelnya.

Pengusaha Prajogo Pangestu juga menginvestasikan modal besar untuk mengembangkan bisnis energi panas bumi dan petrokimia.

Anthony Salim tidak berhenti untuk melebarkan usahanya bahkan sampai ke mancanegara.

Di sektor moneter, Bank Indonesia terus mencoba menjaga daya beli masyarakat.

Rapat Dewan Gubernur Kamis (20/7) malam mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada posisi 4,75%, di tengah tekanan Federal Reserve Amerika Serikat yang terus akan meningkatkan suku bunga.

Demikian pula pengendalian inflasi, terus dilakukan dengan mengajak peran serta dari kepala daerah.

Namun, kita belum melihat sisi fiskal memberikan respons yang memadai untuk melawan kelesuan ekonomi yang terjadi.

Komunikasi yang terus didengungkan justru mengindikasikan kontraksi.

Pemerintah bolak-balik hanya berbicara soal peningkatan penerimaan pajak dan pemotongan anggaran.

Kita sebenarnya menunggu kebijakan counter-cyclical untuk melawan pelemahan yang sedang terjadi.

Peningkatan penerimaan negara jangan hanya dilakukan dengan mengejar-ngejar wajib pajak. Pemerintah justru harus mendorong kegiatan bisnis yang potensi pajaknya bisa cepat diperoleh pemerintah.

Sekarang ini kita sedang dihadapkan kepada kondisi yang anomali.

Makroekonomi kita menunjukkan perbaikan. Pujian dari lembaga seperti OECD terus mengalir.

Namun, ibaratnya kita seperti 'tikus mati di lumbung padi'.

Berulang kali kita katakan, respons yang harus kita lakukan tidak cukup dengan pendekatan textbook.

Kita harus berani melakukan terobosan yang tidak biasa. Cara berpikir out of the box yang kita sekarang nantikan dari pemerintah.

Masih banyak ruang yang bisa kita lakukan.

Ambil contoh bisnis yang cepat menghasilkan dan mempunyai dampak penerimaan pajak yang besar, yaitu minyak dan gas serta pertambangan.

Kalau misalnya kita bisa cepat menyelesaikan perundingan dengan Freeport, investasi besar untuk tambang bawah tanah dan pabrik pengolahan akan segera mengalir.

Pada masa transisi, pemerintah bisa mendapatkan pajak dan royalti dari konsentrat yang bisa kita ekspor.

Hal lain ialah eksploitasi Blok Masela. Kalau pemerintah bisa cepat menjelaskan apa yang dimaui dan mempercepat investasi untuk mengangkat gas yang ada di Laut Banda, investasi ratusan triliun rupiah akan masuk dan penerimaan negara akan bisa ikut naik.

Sayangnya, dalam situasi anomali, cara berpikir kita seakan-akan keadaan masih biasa-biasa.

Ketika situasi krisis tidak juga menjadi kesadaran, tidak usah heran apabila kita tidak merasa perlu bergegas untuk menyelesaikan masalah.

Kita tentu berharap penilaian yang diberikan OECD merupakan sikap yang ada pada pemerintah bahwa pemerintah benar-benar tanggap dan berani mengambil langkah untuk melindungi rakyat dari risiko buruk yang akan dihadapi.

Kita tidak menyangkal kondisi jangka panjang Indonesia penuh dengan harapan.

Hanya, kita tidak boleh melupakan persoalan jangka pendek.

John Maynard Keynes selalu mengingatkan, "In the long run, we are all dead."