PLN

SAAT menjabat Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sofyan Basir mampu membawa bank yang dipimpinnya menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia. Akhir 2014 aset BRI terca tat sebesar Rp778 triliun. Betapa ka get nya ketika ia saat dipercaya menjadi Dirut Perusahaan Listrik Negara, belanja tahunan PLN mencapai Rp500 tri liun dan BRI tidak ada apa-apanya ihwal belanja modal itu.

PLN merupakan perusahaan raksasa. Untuk men jamin seluruh rakyat mendapatkan pasokan listrik, mereka harus mengelola pembangkit, jaringan, gardu, hingga  instalasi ke rumah-rumah. Organisasinya superbesar karena pelanggannya dari Sabang sampai Merauke. Dengan belanja dan organisasi yang begitu besar, potensi terjadinya penyimpangan pun  oto matis besar. Sejak lama kita mendengar kerajaan-kerajaan kecil yang ada dalam PLN.

Untuk pasokan batu bara bagi sebuah pembangkit tertentu, misalnya, pasti perusahaannya berkaitan dengan pejabat PLN. Tidak usah heran apabila muncul inefi siensi. Saya pernah melihat pembangkit listrik milik PLN di Meulaboh. Sudah selesai pembangunan pembangkit listrik, tetapi tidak pernah beroperasi secara optimal karena pasokan batu baranya tidak mencukupi.

Padahal, di sebelah pembangkit listrik itu ada pertambangan batu bara, tetapi PLN memilih membeli batu bara dari Kalimantan Timur dengan alasan kalori batu bara di Aceh terlalu rendah.  Sepanjang inefi siensi tidak pernah bisa diperbaiki dan ada perusahaan dalam perusahaan, PLN bakal selalu merugi. Kepada Per tamina, PLN selalu minta utang dijadwal ulang karena menganggap itu sebagai uang negara yang pin dah dari ‘kantong kiri’ ke 'kantong kanan'.

Akibat cara kerja yang seperti itu, tidak usah heran apabila Direksi PLN tersandung korupsi. Dirut PLN Eddie Widiono harus mendekam lima tahun dalam penjara. Sekarang nasib nahas harus dialami mantan Dirut PLN Dahlan Iskan yang dituduh terlibat korupsi. Tidak keliru apabila Sofyan Basir berusaha memperbaiki dulu tata kelola di dalam PLN.

Belanja modal Rp500 triliun setiap tahun jelas merupakan uang yang tidak sedikit. Karena uang itu dikelola di dalam organisasi yang besar, tidak heran kalau memancing orang yang beriktikad tidak baik untuk ikut memanfaatkannya. Apalagi target yang diberikan kepada PLN juga luar biasa. Pada 2019, seluruh Indonesia harus teraliri listrik.

Ambisi besar itu membuat orang berpandangan tak peduli biaya, yang penting tujuan menerangi Indonesia bisa tercapai. Padahal, target itu tidak boleh dicapai  enggan prinsip at all cost. Efisiensi tetap harus menjadi perhatian karena sumber dana yang kita miliki tetap terbatas. PLN harus menerapkan prinsip good  corporate governance karena inefi siensi dalam tubuh PLN akhirnya harus ditanggung rakyat.

Sekarang ini tarif listrik untuk instalasi di atas 450 kVA naik otomatis tiap tiga bulan. Artinya, baik rumah tangga maupun industri harus menanggung beban yang kian berat. Dampaknya kepada infl asi yang pada gilirannya memengaruhi suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Sikap mental bahwa perusahaan negara boleh rugi dan boleh menjadi tempat bancakan harus diubah. Pasal 33 UUD 45 tentang ekonomi ke keluargaan bukan berarti BUMN itu milik keluarga-keluarga dan tidak perlu  dikelola secara profesional. Kita mendambakan BUMN yang modern dan profesional agar mampu menciptakan efi siensi ekonomi. Hanya dengan itulah, kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.