Mengejar Infrastruktur

PRESENTASI pendiri Ali Baba, Jack Ma, tentang perkembangan Tiongkok menarik untuk disimak. Ia memulai presentasi dengan menggambarkan perkembangan Kota Shanghai mulai 1990 hingga sekarang ini. Dari sudut pengambilan foto yang sama, kita bisa melihat perubahan yang luar biasa dari kota itu selama hampir 30 tahun terakhir.

Shanghai 30 tahun lalu masih merupakan kota tradisional. Sungai Huangpu yang membelah Kota Shanghai begitu kotor. Sama seperti kita di sini, sungai dianggap sebagai tempat pembuangan segala macam sampah dan kotoran. Pemerintah Kota Shanghai kemudian meminta bantuan Bank Dunia untuk menata kota mereka.

Bukan hanya sungainya yang dibenahi, melainkan sanitasi perumahan ikut ditata. Air buangan rumah tangga harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa disalurkan ke Sungai Huangpu. Sekarang kita melihat Sungai Huangpu yang berbeda. Sungai itu kini menjadi salah satu andalan pariwisata Shanghai.

Orang pun berebut untuk bisa menikmati berselancar di sepanjang sungai sambil menyantap hidangan di atas kapal. Sejak Zhu Rongji menjadi Wali Kota Shanghai, cara pendekatan pembangunan yang dilakukan Shanghai memang berbeda. Apalagi Tiongkok sendiri membuka diri di zaman kepemimpinan Deng Xiaoping dengan menerapkan prinsip 'sistem politik sentralistis, tetapi ekonominya terbuka'.

Sejak awal 1990-an swasta bukan lagi dilihat sebagai hantu. Pengusaha justru diajak untuk bersama-sama membangun negeri. Pemerintah bertugas membuat regulasi, sedangkan eksekusi dilakukan swasta. Bahkan pemerintah tidak segan untuk turun tangan ketika swasta menghadapi masalah.

Direktur Sinar Mas Muchtar Widjaja pernah mempunyai pengalaman ketika membangun hotel di kawasan The Bund, Shanghai. Krisis keuangan yang melanda Asia Timur pada 1997 sempat membuat Sinar Mas tidak bisa menyelesaikan pembangunan hotelnya. Setelah proyek terlihat terbengkalai, Muchtar dipanggil Wali Kota Shanghai untuk menanyakan persoalan yang dihadapi.

Ketika dijelaskan soal keterbatasan likuiditas yang dihadapi, Wali Kota Shanghai menanyakan, bantuan apa yang bisa diberikan pemerintah kota. Luar biasa, Wali Kota Shanghai kemudian menyetujui untuk mengembalikan berbagai pajak yang sudah dibayarkan Sinar Mas guna dijadikan modal terlebih dahulu. Kelak kalau hotel sudah selesai terbangun dan beroperasi baik, pajak itu diminta dibayarkan kembali ke pemerintah kota.

Bayangkan kepada pengusaha asing saja pemerintah Shanghai bisa begitu luwes untuk menerapkan aturan, bagaimana lalu kepada pengusaha dalam negeri? Tidak usah heran apabila Tiongkok kini telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia karena mereka menyinergikan seluruh kekuatan yang ada untuk memajukan negeri.

Demikian pula ketika mereka hendak membangun infrastruktur di seluruh negeri. Tiongkok ketika mulai membuka diri sebenarnya tidak punya modal sama sekali. Mereka terpaksa meminjam uang ke Bank Dunia untuk membangun Kota Shanghai misalnya. Namun, itu pun tidak cukup untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur yang dihadapi.

Meski terbatas dalam kapital, menurut pengusaha Mochtar Riady, pemerintah Tiongkok sadar bahwa negara mempunyai modal sumber daya. Oleh karena itu, ketika pemerintah hendak membangun infrastruktur, swasta ditawari untuk mengembangkan properti di daerah dekat infrastruktur yang hendak dibangun. Namun, syaratnya swasta harus mendanai pembangunan infrastrukturnya juga.

Jalan, pelabuhan, bahkan bandar udara banyak dibangun dengan model seperti itu. Tidak usah heran apabila dalam 30 tahun, Tiongkok bisa membangun infrastruktur dengan begitu pesat di seluruh pelosok negerinya. Anggaran negara hanya dipakai untuk membangun infrastruktur yang tidak mungkin dilakukan swasta. Pelajaran penting yang bisa kita petik, yang kita perlukan ialah pemerintahan yang cerdik.

Seperti selalu dikatakan Deng Xiaoping, "Tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus." Kedua, pemerintah itu diperlukan untuk membuat regulasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang yang memang mau membangun negeri ini.

Pemerintah itu tidak boleh punya kepentingan pribadi ataupun kelompok pada saat membuat regulasi. Ketiga, pemerintah harus menjalankan kebijakan secara konsisten dan tidak korup. Ketika Zhu Rongji ditunjuk sebagai perdana menteri Tiongkok, yang ia pertama kali katakan: "Siapkan 100 peti mati, 99 untuk para pejabat yang korup dan satu untuk saya kalau kelak juga terbukti korup."