Setelah Lebaran

KITA pantas bersyukur perayaan Idul Fitri berjalan dengan baik. Kita pantas mengapresiasi kerja Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mampu menyiapkan jalur mudik dengan begitu baik sehingga warga bisa sampai kampung halaman tepat waktu. Tentunya apresiasi juga kita pantas sampaikan kepada Menteri Perdagangan yang mampu mengendalikan harga bahan pokok sehingga tidak bergejolak dan tidak menyulitkan ibu-ibu rumah tangga.

Itulah yang membuat warga bisa merayakan Lebaran dengan lebih bermakna. Namun, tugas kita tidak hanya berhenti pada Lebaran. Pekerjaan rumah lebih berat sudah mengadang, yakni bagaimana membuat perekonomian bisa menggeliat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Indikator ekonomi pada masa Lebaran kali ini tidak cukup menggembirakan.

Belanja masyarakat untuk kebutuhan Idul Fitri cenderung menurun. Omzet para pedagang ritel mengalami kelesuan parah. Belum pernah daya beli masyarakat pada Lebaran serendah seperti sekarang ini. Kita menghadapi persoalan di sisi mikro. Sepertinya ada sesuatu yang menyumbat perekonomian kita. Padahal, indikator makro menunjukkan hal positif, mulai cadangan devisa, nilai tukar, tingkat inflasi, hingga tingkat suku bunga acuan.

Tugas kita sekarang ialah menarik sumbatan itu. Memang sumbatan yang ada lebih bersifat psikologis. Masih ada keraguan dari masyarakat untuk membelanjakan dana yang mereka miliki. Padahal, belanja masyarakat merupakan pelumas pergerakan perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik memperkuat adanya persoalan pada belanja masyarakat.

Di saat konsumsi pemerintah tumbuh 2,71% (yoy) pada kuartal I 2017, investasi tumbuh 4,81% dan ekspor tumbuh 8%, sedangkan konsumsi rumah tangga menurun dari 4,99% pada kuartal IV 2016 menjadi 4,93% pada kuartal I 2017. Berdasarkan temuan para pengusaha, faktor psikologis yang membuat masyarakat berhati-hati dalam membelanjakan uang ialah aturan perpajakan.

Pihak pabrikan hanya bisa mendistribusikan barang kepada pengusaha kena pajak. Kalau mereka melanggar, pihak pabrikan akan dikenai sanksi. Hal lain ialah aturan perpajakan yang berubah-ubah. Sebagai bagian dari tukar-menukar informasi perpajakan, pemerintah sempat mengeluarkan aturan untuk membuka data keuangan di perbankan sampai Rp200 juta.

Peraturan itu hanya berlaku satu hari untuk perubahan batasan menjadi Rp1 miliar. Sama dengan aturan sebelumnya yang mengharuskan perbankan melaporkan transaksi kartu kredit, peraturan terakhir itu membuat warga khawatir laporan pajak mereka akan diutak-atik. Menteri Keuangan berulang kali menyampaikan warga yang sudah membayar pajak dengan baik tidak perlu takut.

Namun, bagi masyarakat, pajak tidak bedanya dengan polisi, yaitu orang bisa tiba-tiba dinyatakan bersalah atas sesuatu yang tidak mereka pahami. Kita memahami pemerintah dihadapkan pada persoalan penerimaan negara saat mereka sedang berambisi mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi antara 'ayam dan telur'.

Pemerintah tinggal memilih mendahulukan penerimaan negara dengan konsekuensi belanja masyarakat melemah seperti sekarang ataukah membiarkan terlebih dahulu perekonomian menggeliat baru pemerintah menarik pajak. Seharusnya pemerintah memilih yang kedua karena kontributor utama pertumbuhan ekonomi kita ialah konsumsi rumah tangga.

Sepanjang konsumsi tidak meningkat, kegiatan industri dan perdagangan pasti akan terpuruk. Ketika perdagangan dan industri tidak bergerak, penerimaan negara pun pasti akan terpengaruh karena penyumbang terbesar penerimaan negara ialah korporasi. Pada Juli ini pemerintah akan memberikan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara. Ini sebenarnya bisa menjadi stimulus bagi perekonomian yang sedang melesu.

Kalau pemerintah cerdas, penggelontoran gaji ke-13 nilainya lebih dari Rp9 triliun akan bisa menjadi pendobrak sumbatan ekonomi yang ada. Situasi seperti sekarang lebih membutuhkan pendekatan kreatif daripada sekadar text book. Apalagi, kita sedang dihadapkan pada situasi yang anomali. Ibaratnya kita tidak mampu memanfaatkan dana melimpah yang dimiliki.

Apabila kurva pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu ibarat huruf A, tahun ini kita berharap kurvanya bisa menyerupai huruf V. Jangan sampai karena kita tidak kreatif, yang terjadi malah huruf U, amit-amit bahkan menjadi seperti huruf L.