Guru

SUATU saat kelak kita ingin berbincang tentang pendidikan tak dengan rasa muram. Ia tak lagi serupa labirin persoalan yang tak kunjung menemukan nyala pelita meskipun kini memang begitu. "Pendidikan terlalu banyak problemnya, tapi terlalu sedikit solusinya," kata seorang guru senior di Bandung. Paradoks yang tepat. Kita mengeluhkan mutu pendidikan, tapi adakah para orangtua membolehkan anak-anak terbaik mereka menjadi guru? Kita berkehendak pendidikan nomor satu, tapi mutu nomor berapakah lulusan sekolah yang memasuki fakultas keguruan dan pendidikan? Putra-putri terbaik haruslah menjadi dokter, ekonom, insinyur, juragan realestat. Kita tahu, seluruh proses pendidikan (khususnya dasar-menengah) intinya proses belajar-mengajar di kelas.

Namun, bagaimanakah guru dalam interaksi itu? Menyikapi paradoks muram itu, akademisi Sjamsoe'oed Sadjad pernah mengusulkan mengubah praktik kuliah kerja nyata para mahasiswa. Mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, kata ahli benih Institut Pertanian Bogor itu, perlu dikirim ke seluruh pelosok Tanah Air untuk menebar benih ilmu mere ka ke berbagai sekolah. Dengan kerja nyata model itu, mahasiswa tak hanya mentransfer ilmu, tapi juga muncul kecintaan terhadap negeri. Selain bangsa ini dicerdaskan, kebangsaannya dirajut!

Setahu saya gayung tak pernah bersambut atas ide sang guru besar emeritus itu. Memang kurikulum demi kurikulum dibuat. Sejak kemerdekaan kurikulum pertama diberlakukan pada 1968 di masa Menteri Pendidikan Mashuri. Berikutnya Kurikulum 1975 (Syarif Thayeb), Kurikulum 1984 (Nugroho Notosusanto), Kurikulum 1994 (Wardiman Djojonegoro), Kurikulum 2004 (Malik Fadjar), dan Kurikulum 2014 (M Nuh) yang dibatalkan itu.

Umumnya kurikulum berganti ketika di banyak bagian Republik belum usai-bahkan banyak yang tertatih-tatih-menjalankan kurikulum sebelumnya. Ada penilaian, muatan politik selalu lebih kental daripada urusan praktik pendidikan yang hendak dituju. Kehendak menaikkan mutu pendidikan kian terjerembap dalam kelindan masalah (Proses Pelapukan: Tantangan Indonesia Merdeka, 2006). Lebih tragis lagi Kurikulum 2014, yang mendapat dukungan dari banyak tokoh, 'diamputasi' ketika baru seumur jagung. Padahal, dalam sosialisasi ia diyakini menjadi kurikulum yang bisa membebaskan beban siswa, membuat guru lebih kreatif dan inovatif.


Sebelumnya, kita telah bersorak menyambut konstitusi yang menyediakan 20% anggaran pendidikan. Dana itulah yang dianggap penyebab terus melapuknya dunia pendidikan. Namun, dana besar belum berdampak pada mutu. Termasuk sertifi kasi guru, ia juga dinilai gagal. Kini kita hanya bisa tercengang ketika membaca publikasi Finlandia punya mutu pendidikan  terbaik di dunia. Negeri itu tak membangunnya dengan dana melimpah.

Ia hanya 8% dari APBN negeri itu. Kuncinya pada kualitas guru yang kerap kita bincangkan itu. Menjadi guru di negeri berpenduduk 5,5 juta jiwa dan pernah jatuh miskin seusai Perang Dunia itu kebanggaan dan kehormatan. Anak-anak lulusan terbaik berlomba masuk sekolah pendidikan. Pendidikan bermutu menghasilkan aparat yang tak korup. Rakyat Finlandia pun paling sejahtera. Kita mau memulai dari mana? Menteri Anies Baswedan menjawab, "Dengan kejujuran." Ini baik. Tapi cukupkah kejujuran sebagai kehendak membenahi pendidikan tanpa guru-guru kelas satu?