Hattrick Korupsi

TAK ada hari kemenangan bagi para pelaku korupsi di saat Idul Fitri. Mereka kalah telak melawan nafsu serakah diri sendiri. Mereka harus menjadi orang rantai di beberapa bui. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari, sang istri, dan dua pengusaha yang pada 20 Juni ditangkap KPK karena dugaan tindak pidana penyuapan, agaknya yang akan menjadi penghuni bui terbaru.

Ini pun dengan catatan hingga akhir Juni tak ada lagi koruptor yang ditangkap aparat penegak hukum. Padahal, belum ‘kering’ benar bekas KPK pada 9 Juni lalu menangkap beberapa orang, salah satunya Kepala Seksi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, dalam kasus dugaan suap. Tahun lalu di provinsi ini, KPK juga menangkap Ketua PN Kapahiang dan hakim tindak pidana korupsi.

Hakim, jaksa, dan tiga gubernur, terlibat korupsi. Alangkah rapuhnya pilar-pilar penting dalam organ negara. Di Jawa Timur, pada 17 Juni, KPK juga baru menangkap Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD dan Kadis PU Mojokerto. Dua pekan sebelumnya, 5 Juni, lembaga antirasywah ini menangkap enam orang, salah satunya, anggota DPRD Jawa Timur. Puasa Ramadan rupanya tak menjadi ruang steril atau setidaknya ‘moratorium’ laku korupsi.

Korupsi tak lagi punya batas: waktu, posisi, gender, suku, agama. Peluangnya sama saja. Ridwan Mukti yang dilantik sebagai Gubernur Bengkulu pada Februari 2016 ialah salah seorang kepala daerah yang tanpa ragu manandatangani pakta integritas. Ia mendorong pula para pejabat yang ia pimpin melakukan hal serupa. Dalam sebuah pidatonya yang bergelora, ia menegaskan pemberantasan korupsi bukan sekadar kata-kata. Ia butuh langkah nyata.

“Komitmen itu harus dibuktikan tidak hanya pada level bawah, tetapi ditunjukkan juga di level atas. Kebiasaan kita jadi pejabat setor-menyetor, maka sebagian sudah langsung tahu setahun saya memimpin Bengkulu tidak ada lagi setor-menyetor untuk menjadi pimpinan SKPD atau menjadi pejabat di Provinsi Bengkulu.” Lidah memang tak bertulang. Beberapa bulan kemudian ia kena tuah apa yang ia pidatokan.

Tak hanya Ridwan Mukti yang terpelanting dari jabatannya karena rasywah. Dua Gubernur Bengkulu terdahulu, yakni Agusrin Maryono Najamuddin dan Junaidi Hamzah juga tersandung tindak pidana korupsi. Namun, yang kompak suami-istri di Bengkulu, ya Ridwan-Lily. Di luar Bengkulu, Ridwan-Lily agaknya melanjutkan yang dilakukan Gubernur Sumut Gatot Pujo Broto-Evy Susanti, Bupati Musi Banyuasin Fahri Azhari-Lucianty, Bupati Karawang Ade Swara-Nurlatifah, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri-Suzanna, Wali Kota Palembang Romi Herton Masyito.

Karena itu, jika kita berharap kepada para istri pejabat agar menjadi penjaga tiang pertahanan keluarga, kian berat rasanya. Padahal, survei antikorupsi di 33 provinsi dengan sampel 10.000 orang di kalangan rumah tangga yang baru-baru ini dirilis BPS, angkanya naik. Banyak istri yang menilai tak lazim para suami yang membawa pulang uang di luar kepantasan gaji yang diterima.

Namun, di kalangan elite justru kian menggila (grand corruption). Survei BPS memang termasuk korupsi kecil (petty corruption). Dalam kasus Bengkulu, tak hanya tiga gubernur berturut-turut tersandung korupsi, tapi jaksa, hakim, panitera, di provinsi ini juga pernah ditangkap KPK. Ini menunjukkan betapa korupsi di Bengkulu telah menggerogoti banyak institusi negara.

Karena itu, saya membayangkan, bagaimana jika sebulan saja KPK cuti, pasti para koruptor akan menari-nari. Sementara bagaimana jika seluruh anggota DPR cuti? Agaknya energi positif publik justru akan terkumpul. Survei SMRC baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 64% publik lebih percaya pada KPK dan hanya 6,1% pada DPR. Angka 6,1%, menunjukkan betapa lembaga legislatif ini harus selalu menggunakan cermin besar setiap hari. Sayang, lembaga ini tunakepekaan introspeksi diri.
Padahal, perang yang tengah dihadapi KPK ‘Perang Bubat’ melawan korupsi yang tidak main-main. Hattrick korupsi tiga gubernur di Bengkulu ialah salah satu buktinya.