Menghabisi KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa jadi serupa Gatholoco, tokoh buruk rupa dalam puisi naratif khazanah Islam di Jawa yang kontroversial. Ia menggelikan, mengancam, dan mempermalukan. Itu sebabnya, tak ada lembaga negara selain lembaga antirasywah yang sejak kelahirannya menjadi musuh bersama ‘mereka’. Mereka yang terancam. Maka, kian jelaslah sejak komisi ini dilahirkan, sejak itu pula ada yang ingin cepat mematikan.

Juga setiap ada harapan untuk tumbuh sehat, selalu ada upaya untuk memperlemah. Selama 13 tahun usianya berulang kali ia hendak dihabisi. Dalam proses pembentukan panitia khusus hak angket yang terlihat serampangan, kian jelaslah ke mana arah para ‘penghuni’ Senayan bergerak dan berpihak. Agak sulit mengatakan angket KPK itu bukan karena ‘balas dendam’ karena para penghuni Senayan diduga terkait dengan korupsi KTP elektronik yang jumlahnya mencengangkan.

Tak ada alasan untuk percaya omongan beberapa anggota dewan bahwa angket untuk memperkuat KPK. Di mana titik temunya kehendak memperkuat KPK, tetapi mewacanakan pembatasan 12 tahun usia KPK? Di mana fakta menguatkan sementara wewenang penyadapan harus ditiadakan? Kita sepakat penyadapan tak boleh sembarangan, tapi tanpa wewenang penyadapan, KPK pasti tak bertaji lagi.

Kita tahu, penyebutan nama Amien Rais oleh jaksa KPK dalam sidang terdakwa bekas Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menerima transfer Rp600 juta dari dana alkes menjadi amunisi baru DPR untuk memantapkan hak angket. Padahal, begitu banyak tokoh disebut dalam beberapa sidang tindak pidana korupsi, termasuk mantan Wakil Presiden Boediono, tapi belum tentu terlibat korupsi. Ia fakta dalam persidangan.

Kenapa begitu nama Amien Rais disebut dan Amien sendiri mengakui menerima dana itu dari mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir kemarahan pada KPK pun segera merebak? Amien semula bertekad menghadapi tuduhan jaksa dengan jujur, tegas, dan berani. Ia juga mengatakan tuduhan itu sebagai blessing in disguise, kesempatan untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Namun, belakangan mantan Ketua MPR itu malah menuduh KPK semakin busuk.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menuduh penyebutan nama Amien Rais sebagai pesanan. “Saya tahu persis, pasti ini orderanlah. Jangan begitu dong. KPK kan lembaga yang selama ini legitimasinya kuat, kan harus adil. Adil itu kan adil secara publik, dirasakan. Yang ngasih uang saja, Mas Tris (Soetrisno Bachir), enggak bilang kok. Bagaimana lagi,” ujar Zulkifli. Bagaimana bisa Zulkifli Hasan ‘tahu persis’ dan ‘pasti ini orderan’? Siapa yang mengorder? Bagaimana pula kita menyikapi tuduhan politikus PKS Hidayat Nur Wachid yang ini? “Apa yang diomongkan oleh jaksa di depan pengadilan itu menimbulkan bentuk dari pembunuhan karakter, bentuk penyebaran pencitraan yang negatif terhadap tokoh yang selama ini dikenal bersih, sebagai tokoh yang reformis, tokoh yang sangat tegas membela kepentingan umat Islam, dan tokoh yang kritis pada pemerintah,” kata Hidayat.

Siapa yang menjamin tokoh seperti Amien Rais bisa tetap tegak lurus dan bersih dari korupsi? Bukankah Andi Mallarangeng dan Rudi Rubiandini juga tokoh-tokoh terpelajar nan bersih, tapi bisa tersandung korupsi? Bukankah tokoh agama seperti Said Agil Husein Al-Munawar, Surya Dharma Ali, dan Lutfi Hassan Ishaaq juga terjerembap karena korupsi? Said Agil dan Surya Dharma terjerat korupsi ketika menjabat menteri agama dan Lutfi Hassan sebagai Presiden PKS, partai yang di awal-awal kelahirannya teramat menjanjikan karena kebersihannya.

Karena itu, angket KPK jadi tak penting. Benar kata Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Mahfud MD, ada tiga hal yang membuat pembentukan Pansus KPK cacat hukum. Tiga kekeliruan tersebut muncul berdasarkan kajian dari 132 pakar hukum tata negara. Pertama subjeknya keliru, kedua karena objeknya keliru, ketiga karena prosedurnya salah.

Hak angket dalam undang-undang hanya untuk pemerintah, sedangkan KPK bukan pemerintah. Dari aspek prosedur pembuatan pansus diduga kuat juga melanggar undang-undang, sebab di saat peserta sidang masih ada yang tidak setuju, tiba-tiba putusan diketuk secara semena-mena. Seharusnya, jika dalam keadaan belum bulat, mestinya dilakukan voting.

Inilah yang menurut Mahfud sebagai manipulasi persidangan. Kita sepakat KPK bukan tempat yang dihuni para malaikat. Akan tetapi, setiap upaya membuat lembaga ini sekarat, ia sungguh jahat.