Time Lag

BUKA puasa dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memberikan dua gambaran tentang kondisi perekonomian Indonesia. Pertama, kondisi makroekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Itu terlihat dari cadangan devisa yang terus meningkat, surplus perdagangan yang membaik, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, pertumbuhan kredit yang mulai meningkat, dan angka inflasi yang terkendali.

Kedua, konsolidasi perbankan dan perusahaan sedang berjalan. Kita masih membutuhkan waktu agar kemudian benar-benar bisa menggerakkan sektor riil. Kondisi itu dikonfirmasi pendiri Grup Triputra Theodore Permadi Rachmat saat mengundang para pemimpin redaksi berbuka puasa. Kondisi keuangan banyak perusahaan pada kuartal pertama tahun ini hampir semuanya positif.

Kalau kita pandai memanfaatkan momentum ini, pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih tinggi lagi. Kita memang harus sabar memulihkan kondisi ekonomi. Apalagi berbeda dengan krisis global 2008, keseimbangan baru yang tercipta sekarang ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketika terjadi krisis global 2008, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan perbaikan pada 2010.

Sekarang ini sampai kuartal IV 2016 kita melihat perekonomian masih tertekan. Pembalikan baru dirasakan kuartal I 2017. Meski begitu, sektor ritel masih belum kembali ke titik semula. Konsumsi rumah tangga masih mengalami perlambatan. Investasi baru juga masih stagnan. Bahkan investasi nonbangunan masih tertekan dalam. Yang mulai terlihat menggeliat ialah konsumsi pemerintah yang kuartal IV tahun lalu tumbuh negatif -4,05% menjadi 2,7% pada kuartal I tahun ini.

Tantangannya terletak seberapa mampu pemerintah melakukan konsolidasi fiskal karena penerimaan pajak hingga Mei baru mencapai 38%. Kalau pada semester II tidak membaik, seperti tahun lalu pemerintah di akhir tahun nanti terpaksa melakukan penghematan agar defisit anggaran tidak melampaui batas 2,5% dari produk domestik bruto. Kita harus menerima kenyataan memang selalu akan ada time lag antara perbaikan pada makroekonomi dan bergeraknya sektor riil.

Kita mengharapkan pada semester II nanti sektor riil bisa bergerak mengikuti perbaikan yang terjadi di sektor perbankan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kepastian. Pemerintah jangan membuat kebijakan yang membuat pasar malah menjadi nervous. Janji untuk memberikan kemudahan benar-benar harus menjadi praktik keseharian. Jangan hanya janji kosong dan kenyataannya pengusaha menghadapi kesulitan dalam mengurus izin.

Sebagai contoh kesepakatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pengurusan izin pengolahan produk yang disepakati 3 jam kenyataannya membutuhkan waktu 10 hari. Alasannya, yang 3 jam itu untuk pengolahan yang volumenya besar. Sebuah alasan yang tidak masuk akal. Pemerintah yang dihormati ialah pemerintah yang kredibel.

Kredibilitas itu diukur dari ucapan dan kebijakan yang disampaikan. Jangan sampai kebijakan mudah berubah hanya karena pertimbangan yang tidak matang. Jangan pula janji yang disampaikan berbeda dengan praktiknya. Terakhir, kita melihat juga kebijakan mengenai laporan rekening perbankan untuk perpajakan. Kita mendukung upaya pemerintah untuk membagi beban yang sama kepada setiap warga negara sesuai dengan pendapatannya.

Pajak merupakan alat yang paling ideal untuk menciptakan pemerataan kemakmuran. Namun, belum saja tinta yang dituliskan itu kering, peraturannya sudah diubah kembali. Penetapan pembukaan rekening bank sampai Rp200 juta menimbulkan reaksi keras dari masyarakat karena komunikasi yang buruk. Ketika muncul ancaman untuk memindahkan simpanan dari bank ke bawah bantal, pemerintah mengubah menjadi Rp1 miliar.

Kita ingat pernyataan mendiang Presiden AS John F Kennedy yang menyebutkan, "Upya dan keberanian tidaklah cukup kalau tidak diikuti dengan penjelasan tentang tujuan dan arah yang akan ditempuh." Terlalu sering kita mengeluarkan kebijakan tanpa menjelaskan maksud dan tujuan. Padahal, yang namanya kebijakan pemerintah itu bukan untuk pejabat pemerintah, melainkan untuk masyarakat yang akhirnya harus menjalaninya.

Kita perlu belajar dari bangsa Jepang yang selalu detail dalam merencanakan segala sesuatu. Untuk mencapai sebuah tujuan, rencana aksinya ditetapkan jauh-jauh hari. Bahkan setiap rencana aksi itu dipertimbangkan dengan segala aspek yang akan terjadi. Bukan hanya yang baik saja, melainkan juga antisipasi terhadap dampak buruk yang akan dihadapi.

Kebiasaan untuk berpikir pendek yang harus dibuang jauh-jauh, apalagi ketika berkaitan dengan nasib orang banyak. Pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan hanya asal gebrak dan urusan belakangan. Sudah hampir 72 tahun kita merdeka, tetapi sikap kerja kita masih saja belum berubah. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan Bung Hatta kemudian terjadi. Ketika kita harus menghadapi tantangan besar, negeri ini dikelola para pemimpin yang pikiran mereka kerdil.